Warga Desa Pranti Tak Ingin Desanya Dijadikan Lahan TPS maupun TPA

0
5907

Sidoarjo, SIGAP88 – Keberadaan sampah di wilayah desa Pranti, Sedati, Sidoarjo semakin menjadi-jadi.

Sebuah lahan kosong yang merupakan tanah kas desa (TKD) Pemdes (Pemerintah Desa) Pranti dijadikan tempat sampah.

Keberadaan sampah ‘liar’ tersebut, selain mengganggu pemandangan dan kenyamanan warga, juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan.

Tumpukan sampah yang menggunung dan di klaim sebagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS) berada dekat pemakaman desa menjadi perbincangan warga desa setempat

Pasalnya, dilokasi tersebut, selain limbah rumah tangga berupa plastik dan bahan-bahan organik dibuang di sana juga ada sampah bangunan rumah

Menurut sejumlah warga sekitar, perbuatan tak bertanggungjawab tersebut sangat mengganggu masyarakat setempat.

Sejumlah warga desa Pranti berharap, pemerintah Desa memberikan solusi Dan berharap pula masyarakat tidak menjadikan lokasi tersebut sebagai tempat sampah.

“Kami berharap pihak pemerintah desa Pranti memberikan solusi atas menggunungnya sampah tersebut, dan kami tidak ingin di Desa PRANTI dijadikan lahan TPS (Tempat Pembuangan Sementara-red) atau TPA (Tempat Pembuangan Akhir-red)” ungkap sejumlah warga sekitar, Sabtu(17/2/2018)

Warga sekitar menambahkan, selain tidak enak dipandang karena berada di pinggir jalan Tol Bandara Juanda, keberadaan sampah tersebut mengganggu keindahaan dan kenyamanan.

“Bahkan bau tak sedap sering kali muncul dari lokasi tersebut disaat penghujan tiba, belatung pun berserakan, belum lagi saat musim panas dimana gunungan sampah saat dilakukan pembakaranan asap polusi masuk di dalam rumah warga sekitar” ungkap warga yang mewanti-wanti namanya jangan dipublikasikan

Sampah yang berserakan itu membuat suasana kumuh dan kotor, sejumlah warga mengaku merasa terganggu dengan penampakan sampah tersebut

Pantauan sigap88 dilokasi, tumpukan sampah yang menggunung itu, ironisnya sengaja ditumpuk oleh petugas kebersihan Desa Pranti, padahal Bak sampahnya kosong

“Sudah berbulan-bulan sampah tertumpuk di sini. Padahal, kawasan ini termasuk padat penduduk. Jelas ini menggangu kita yang tinggal di sini,” ungkap warga Desa Pranti yang lain dan meminta namanya tak ingin ditulis, Sabtu, (17/2/2018).

Sementara, warga Desa Pranti lainnya mengatakan jika kondisi sampah yang menumpuk dan bercecer sudah menjadi pemandangan setiap hari.

“Padahal kesepakatan awal dengan warga desa, Setiap bulan sampah akan diambil petugas menggunakan truk di lokasi Bak sampah yang ada di dekat makam itu. Tapi, nyatanya hingga kini sudah 8 bulan tidak diambil,” timpal warga yang lain kepada SIGAP88

Bahkan warga mengecam dengan adanya Pembuangan sampah ‘liar’ di wilayah dekat makam Desa PRANTI tersebut

“Kami sangat mengecam kawasan desa Pranti dijadikan tempat pembuangan sampah sementara maupun Tempat Pembuangan Akhir, ini akan merusak lingkungan disekitar nantinya. Meski hanya sementara, apalagi jarak lokasi tersebut kurang lebih 100 meter dari lokasi pemukiman warga padat penduduk sekitar. Belum lagi bau tidak sedap yang ditimbulkan dari sampah itu. Dan dampak kesehatan warga kedepan,” beber sejumlah warga sekitar pada media ini.

Foto : Lokasi TKD desa Pranti sebelum adanya gunungan Sampah (google)

Selain aspek kesehatan dan lingkungan, keberatan warga juga didasarkan pada aspek kepatuhan di mana selama ini warga membayar dana kebersihan Rp20.000 perbulan untuk mengangkut sampah rumah tangga di desa itu.

“Kami membayar jasa kebersihan agar sampah kami yang berada di dekat makam dibuang keluar atau di buang di TPA, tapi kok malah di wilayah kami dijadikan lahan pembuangan sampah, ” ujar warga lainnya.

Terpisah, Kepala Desa PRANTI, H.Suhaeni dikonfirmasi terkait sampah yang ada di wilayahnya mengungkapkan bahwa dahulu warga setuju jika Tempat tersebut menjadi lokasi sampah

“Itu merupakan swadaya masyarakat dan warga setuju dilokasi tersebut dijadikan tempat sampah untuk dikelolah dan dilakukan pembakaran” katanya, Senin(19/2/2018)

Disinggung terkait persetujuan warga dan legalitas jika lahan tersebut digunakan TPS maupun TPST, pihak Pemerintah desa Pranti belum bisa menunjukkan kepada SIGAP88 agar disampaikan pada publik

Kades Suhaeni juga menjelaskan terkait kepatuhan warga membayar Rp 20.000-, untuk beberapa kegiatan bukan hanya untuk membayar sampah saja

“Untuk kegiatan operasional linmas, untuk perawatan makam, kemudian honor petugas kebersihan termasuk pembiayaan clean up atau pembersihan” paparnya

Namun, dia berharap bahwa pihak-pihak terkait bisa membantu  permasalahan sampah yang ada di desa Pranti

“Kami harapkan pihak-pihak terkait memberikan bantuan maupun dukungan dengan adanya permasalahan sampah di desa” ungkapnya

Suhaeni mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan kordinasi kepada petugas desa yang menangani sampah tersebut agar secepatnya dilakukan cleaning atau pembersihan

“Insya Allah bulan 3(Maret) akan kami lakukan pembersihan wilayah tersebut” pungkasnya

Sementara terkait permasalahan sampah di desa Pranti, mendapat tanggapan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintah Pusat dan Daerah (LSM PKA-PPD) perwakilan Jawa Timur yang mengetahui keberadaan gunungan sampah tersebut saat bertandang kerumah salah satu warga Pranti, Beduar Sitinjak, SH mengungkapkan bahwa Hal ini harus ditangangi secara serius

Foto : Penampakan Gunungan Sampah yang Menggunung di Desa Pranti,Sedati Sidoarjo yang sangat menganggu warga (Ist)

Kepala Humas LSM PKA-PPD Jatim ini menjelaskan ” TPS itu tempat sementara bukan lahan penumpukan dan itu harus melalui keputusan warga desa dan tidak boleh melakukan pembakaran” terangnya

Pria asal Sumatera ini menjelaskan bahwa permasalahan sampah ini adalah Hal yang riskan, sebab akan menjadikan wabah penyakit di desa tersebut

“Kami harapkan Bupati Sidoarjo, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo menanggapi permasalahan Sampah yang berada di Desa tersebut” paparnya

Dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintahan desa setempat, Pemerintah Daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.

“Pengelolaan sampah jangan sampai bertentangan dengan hukum Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009” tegasnya (Han/Red)

sigap88.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE