TP4D Belum Di Manfaatkan Secara Optimal Oleh SKPD di Palangkaraya

44

Palangka Raya, Kalteng, Sigap88 — Meskipun sosialisasi terkait Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah – TP4D oleh Kejaksaan Negeri Palangka Raya sudah dilaksanakan sejak tahun lalu, namun SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya belum memanfaatkan keberadaan TP4D tersebut. Selasa (17/4/18) Pukul 10:30 WIB.

Hal itu diterangkan Utama Jaya Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Palangkaraya, Pihaknya akan terus mengingatkan kepada seluruh SKPD agar dalam mengerjakan proyek yang nilainya kecil hingga proyek yang bernilai milyaran rupiah agar dikerjakan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB).

Menurutnya, “Sepanjang anggaran yang digunakan adalah uang negara, maka aparat pemerintahan harus tetap berhati hati dalam penggunaan aggaran tersebut, kalau memang ada kejanggalan dalam suatu pekerjaan yang diduga merugikan uang negara akan Kami tindak”, Tegas Utama Jaya.

“Sementara hingga saat ini SKPD khususnya Pemerintah Kota Palangka Raya, yang meminta pendampingan masing masing Dinas”

“Sejauh ini memang sudah ada beberapa instansi yang kita lakukan pendampingan dari Dinas Cipta Karya Dan Permukiman, Dinas Kesehatan maupun Dinas yang lainnya dan tidak pernah menemukan kejanggalan”, Ujarnya.

“Untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, Menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, TP4D melakukan kordinasi dengan, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atau instansi terkait.

TP4D bersama-sama dengan pemohon melakukan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala sesuai dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan.

Hasil monitoring dan evaluasi disusun dalam bentuk kertas kerja dan diserahkan oleh ketua TP4D kepada Pemohon dan setiap akhir pekerjaan.

“TP4D ini dibentuk sebagai upaya melindungi para aparat negara dari persoalan hukum, khususnya tindak pidana korupsi dalam melakukan pembangunan mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah.

Selain itu, juga sebagai upaya memaksimalkan penyerapan anggaran setiap tahunnya, mengingat selama ini terdapat banyak pejabat yang takut melakukan tindakan karena adanya kekhawatiran dipidanakan”, Tutupnya. (Riz)

Jika ada pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan silahkan menggunakan Hak Koreksi & Hak Jawab Via Email : redaksi@sigap88.com atau WA 0838 3025 3823 dan Telp 081 249 484 666 Sesuai UU No. 40/1999 Pasal 5 Tentang PERS