Terkait Spam Umbulan, Aliansi Suara Rakyat Pasuruan Datangi Kantor Dewan

0
1002

Pasuruan, Sigap88 – Berjalannya Pembangunan Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) Mega Proyek Umbulan yang merupakan salah satu proyek strategis nasional mendapati respon negatif dari beberapa dedengkot-dedengkot LSM Pasuruan yang tergabung dalam Aliansi Suara Rakyat Pasuruan ketika adakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan panitia khusus (PANSUS) DPRD Kota Pasuruan, Selasa (05/12/2017).

Respon negatif ini muncul ketika gabungan LSM meminta hasil MOU / kesepakatan antara pihak pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi yang justru tidak bisa diberikan oleh pihak pansus dari DPRD Kota Pasuruan terkait Proyek SPAM Umbulan, beberapa ketua LSM seperti dari LSM LIRA, SURAPATI, M-BARA, LASKAR MERAH PUTIH, dan LSM PENJARA INDONESIA menghujani beberapa pertanyaan dan sindiran dalam rapat dengar pendapat/ hearing dengan pihak Pansus terkait dengan analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan keterbukaan hasil MOU SPAM Umbulan, namun pihak Pansus tak bisa memberikan salinan MOU itu.

Seperti yang dilontarkan Ayik Suhaya ketua LSM Lira, ia menuturkan bahwa proyek SPAM Umbulan yang merupakan salah satu proyek strategis nasional dianggap Aneh, karena proyek ini sudah ditanda tangani izinnya tapi kajian Amdalnya belum selesai.
“ini sangat lucu dan aneh, proyeknya sudah berjalan tapi kajian analisis dampak lingkungannya belum kelar, jangan karena ini mentang-mentang proyek strategis nasional lalu proses pelaksanaannya inprosedural” tutur Ayik dengan nada geram.

Aliansi yang tergabung dalam Suara Rakyat Pasuruan saat berdialog bersama(DPRD) Pansus Proyek Spam Umbulan

Ditempat yang sama, Yono dari laskar merah putih menanyakan perihal hasil pansus yang tidak pernah dipublikasikan dan kompensasi apa yang didapat oleh kota pasuruan. “kami sangat kecewa dengan perwakilan kami (DPRD) yang terbentuk di pansus karena tidak mau transparan dalam MOU ini, selama ini kota pasuruan diwilayah pantura masih sangat kekurangan air bersih, terus sekarang air umbulan mau disumbangkan pada beberapa daerah lain,” tandas Yono.

Harusnya kita sebagai warga Kota Pasuruan yang juga mempunyai aset pada air umbulan mestinya faham dengan kondisi ini, bagaimana nantinya meskipun air umbulan dikomersialkan pada daerah lain, kesenjangan warga kota pasuruan terkait air bersih ini bisa di selesaikan” tegasnya.

Selain itu, ketua LSM yang lain seperti Saiful Arief, Rudi Hartono, dan Kusuma juga menanyakan perihal salinan hasil Memorandum Of Understanding (MOU) antara pihak pemerintah daerah kota pasuruan dengan pemerintah provinsi.

Menanggapi hal demikian, pihak Pansus yang diwakili oleh H. Ismail Marzuki Ketua DPRD Kota Pasuruan menjelaskan bahwa pihak pansus tidak mempunyai salinan hasil MOU, pansus hanya mengajukan rekomendasi perihal SPAM Umbulan.

“Pansus disini hanya representasi suara yang mewakili lembaga, kami selaku pansus tidak mempunyai hasil MOU, kalau mau minta, silahkan pada pihak Eksekutif karena pihak dewan hanya bisa mengeluarkan rekomendasi,” tutur ketua DPRD.

Menanggapi hal demikian, Rudi Hartono ketua LSM PENJARA Indonesia mengutarakan bahwa pihak DPRD kota maupun kabupaten, bahkan pemerintah provinsi sudah ter_intervensi oleh pihak- pihak di atas, “masak minta hasil MOU saja di “pimpong” kesana kemari, ini ada apa, jawabnya selalu ber-alasan, MOU itu merupakan informasi yang siapapun golongan yang meminta bisa mendapatkan,” tegas Hartono.

Perlu untuk diketahui bahwa beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh gabungan LSM seperti kajian Amdal dan kompensasi apa yang didapat warga kota pasuruan perihal SPAM Umbulan, dari pihak DPRD Kota Pasuruan tidak bisa menguraikan hal tersebut karena DPR sendiri tidak tahu isi di dalam MoU itu sendiri. (Fiq/Gun)

Komentar
Content Protection by DMCA.com