SK 3 Menteri Tentang PTSL Tidak Berlaku di Desa Ngenep,Kadis Pemdes Angkat Bicara

0
5051

Malang, Sigap88 – Program sertifikasi tanah gratis yang digencarkan oleh presidan Jokowi, tampaknya menjadi ladang “basah” bagi panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di desa Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang untuk melakukan pungli dan mengeruk keuntungan pribadi dan golongannya.

Seperti yang diketahui oleh masyarakat luas adanya SKB 3 Menteri,yang mengatur tentang pelaksanaan Sertifikasi Tanah Gratis atau yang umum disebut Prona, dalam peraturan 3 menteri sudah dijelaskan besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat yang mengikuti pogram tersebut.

Dalam SKB 3 Menteri itu, dijelaskan bahwa Jawa Timur masuk dalam Zona V , dimana kota yang berada di zona ini dikenakan biaya sebesar Rp.150.000. Biaya tersebut sudah meliputi pembiayaan untuk membeli materai, pembelin patok tanah, serta proses persiapan di desa. Sedangkan biaya proes di BPN sudah ditanggung oleh pemerintah pusat dengan anggaran negara.

Namun yang terjadi di desa Ngenep, biaya para peserta Prona dikenakan biaya yang sangat luar biasa. Dari ketentuan yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp.150.000 , naik hingga hampir empat kali lipat, yakni sebesar Rp.571.000.

Ketua panitia PTSL desa Ngenep, Nurhadi yang ditemui di ruang kerjanya mengamini biaya peserta Prona di desanya sebesar Rp.571.000. Bahkan seperti orang yang tidak berdosa, Nurhadi juga memberikan rincian dari biaya yang dikenakan kepada masyarakat. Ketika Ditanya lebih dalam mengenai landasan yang digunakan panitia untuk memberikan biaya yang jauh dari peraturan yang ada, Nuhadi hanya menjawab bahwa pihaknya memberikan nilai yang harus dibayar para peserta berdasar Peaturan Desa (Perdes) yang ada.

“Memang di desa Ngenep, biaya Prona sebesar Rp.571.000 dan itu sudah sesuai dengan Perdes yang ada.” Jelas Nurhadi sembari memberikan poster rincian dari biaya yang sudah ditetapkan pad masyarakat.

Di sisi lain, Kepala Desa Ngenep, Akhmad Niti yang kebetulan menjadi penasehat  Panitia PTSL ketika dikonfirmasi terkait biaya yang dikenakan pada peserta Prona di desa yang dipimpinnya, pria yang akrab disapa Niti ini memberikan jawaban senada dengan Nurhadi.

“Biaya itu sudah sesuai dengan Perdes yang ada di Desa Ngenep.”  Terang Niti sambil berlalu terkesan menghindari wartawan.

Pemerintah Kabupaten Malang melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Suwaji ketika dikonformasi terkait adanya Perdes yang dimaksud Nurhadi dan Niti, pihaknya mengatakan bahwa biaya terkait Prona hanya mengacu pada SKB 3 Menteri, yang juga disesuaikan dengan Pergub Jawa Timur serta Peraturan Kabupaten Malang. Dimana dalam peraturan-peraturan yang dimaksud Suwaji adalah sesuai dengan peraturan SKB 3 Menteri, yakni biaya bagi peserta Prona adalah sebesar Rp.150.000

Jika Pemkab Malang saja menyatakan bahwa  biaya Prona sesuai dengan SKB 3 Menteri, lalu Perdes yang dimaksud Niti dan Nurhadi berdasar peraturan yang mana?.  Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa, dijelaskan bahwa segala Peraturan Desa (Perdes) yang akan diterbitkan Pemerintah Desa harus melalui evaluasi dan persetujuan Bupati.

Apakah Perdes yang digunakan Panitia PTSL ini merupakan akal-akalan panitia kepada masyarakat dan sengaja mengadu domba masyarakat dengan pemerintah?

Namun satu yang pasti, Pihak Kepolisian dan Kejaksaan harus segera mengusut tuntas pelaku pungli di Desa Ngenep ini, karena mereka sudah jelas-jelas melanggr peraturan yang di sahkan oleh pemerintah,Sementara Niti Achmad SH yang melakukan pungutan liar alias PUNGLI dalam menjalankan program pemerintah ini harus segera di usut tuntas karena sampai hari ini (3/8/2018) beberapa saksi korban pungli serta panitia PTSL di Desa Ngenep serta Kades Niti Achmad SH Sudah di panggil oleh pihak Polresta Malang. Bersambung (bagus/team).

Komentar
Content Protection by DMCA.com