Sinung Sudrajad : Dinkes dan BKD Wajib Melakukan Penggantian Kapus Wringin

0
288

Bondowoso, SIGAP88 – Pelayanan “BURUK” Puskesmas Wringin yang saat ini sudah bukan lagi menjadi rahasia umum ternyata bukan hanya terjadi kali ini saja, tetapi hal tersebut sudah sering kali terjadi. Seperti halnya yang diamini oleh Sinung Sudrajad, Ketua Fraksi PDI P dan juga Anggota DPRD Bondowoso komisi IV.

Sinung Sudrajad menyampaikan “Kejadian yang berkenan dengan lemahnya pelayanan di Puskemas wringin bukan hanya terjadi kali ini saja, tetapi sejak Tahun 2016 banyak sekali laporan ke Komisi IV yang saya ketahui mengenai kualitas pelayanan di Puskemas Wringin”.

“Dan peristiwa beberapa waktu  yang lalu,  saya kira sudah cukup untuk Dinas Kesehatan Bondowoso dalam hal ini Kadinkes wajib segera mengevaluasi dan memberi sangsi kepada Kepala Puskesmas (Kapus) Wringin supaya kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di semua Puskesmas yang ada di Bondowoso, khususnya Puskesmas Wringin”.

“Karena ini terkait langsung kepada pelayanan masyarakat, dalam bidang kesehatan, keselamatan yang terkait dengan puskesmas dan pelayanan gawat darurat maka seyogyanya dijadikan sebagai Kejadian Khusus karena sudah sering kali terjadi di Puskemas Wringin”.

“Dan saya kira tidak ada aturan yang melarang, baik peraturan ASN atau peraturan apapun itu ketika pelayanan di Puskemas itu dikeluhkan oleh masyarakat dan mengakibatkan jatuhnya korban kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal untuk bisa melarang PINDAHNYA Kepala Puskesmas wringin”.

“Dan saya juga sempat mendengar beberapa waktu yang lalu, bahwa Ketua Komisi IV sendiri pernah mengalami hal seperti ini juga”.

“Jadi saya tegaskan, Kapus Wringin harus Dipindah karena ini sifatnya sudah Urgent, karena sudah sering kali terjadi. Sehingga keberadaan Dinkes selaku penanggung jawab dari keberadaan puskesmas yang ada tidak akan diragukan oleh masyarakat”.

“Dan tidak alasan juga dari BKD untuk membiarkan hal ini. Karena BKD Wajib mendengarkan aspirasi dari leading sektor terkait, karena yang mengetahui kondisi real adalah dinas terkait.  Apalagi ini adalah fakta yang terjadi, jadi WAJIB HUKUMNYA DINKES dan BKD menyelesaikan permasalahan ini”, tegas Sinung Sudrajad. (Red).

Komentar
Content Protection by DMCA.com