Ratusan Nelayan Demo Dinas Kelautan Dan Perikanan Sumenep

194

Sumenep sigap88- Masyarakat kecamatan Gapura yang tergabung dalam aliansi masyarakat nelayan dan pemerhati ekosistem (AMN & Pel) menggelar aksi di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Sumenep Rabu 05/12/2018.

Para nelayan Sumenep memprotes adanya perahu yang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan daerah Gapura dan Talango dengan menggunakan peralatan atat jaring Cantrang.

Nelayan Sumenep menyampaikan protes kepada pihak terkait seperti Dinas Perikanan tentang adanya penangkapan yang memakai Sarkak Pukat penarik penggaruk.

“Alat Sarkat merupakan alat yang bisa berdampak merugikan ekosistem laut dan menghabiskan ekosistem karena rumah ikan akan hancur dibuatnya”, ungkap Hendri korlap aksi.

Hendri menambahkan hal tersebut dengan bukti bahwa Pol Airud pernah menangkap beberapa nelayan yang menggunakan Sarkak pada tahun 2018 di perairan Gapura kabupaten Setempat.

“nelayan daerah Gapura merasa resah dengan adanya penangkapan ikan yang memakai alat tangkap sarkak bahkan nelayan setempat yang menggunakan alat tradisional bentrok dengan nelayan yang memakai alat Sarkak”, ucapnya.

Hal tersebut perlu adanya tindakan konkrit dari Dinas terkait karena hal tersebut bukan zona dan wilayah yang harus memakai alat sarkak.

Perwakilan Pol Airud saat menghadiran Audensi di gedung DPRD Sumenep mengatakan penangkapan terhadap nelayan yang memakai alat Sarkat pernah di tangkap di tahun 2018 ini.

“Pihak Pol Airud sudah melakukan penangkapan terhadap nelayan yang menggunakan alat Sarkat, dan proses dilaksanakan dengan kordinasi dengan Dinas Perikanan Provinsi Jatim dan nenyerahkan kasus tersebut kepada Dinas kelautan karena merupakan ranah beliau”, jelasnya.

Namun hal tersebut para Nelayan berharap agar supaya Pol Airud dan Dinas Perikanan bisa memberikan ketegasan konkrit atas pelaku yang meresahkan nelayan yang memakai alat tradisional.

“sesuai surat keputusan menteri Kelautan dan perikanan RI Kep 06/Men/ 2010, tentang larangan ikan diwilayah pengelolaan NRI, karena tidak ramah lingkungan”, bebernya. (Ain)

Jika ada pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan silahkan menggunakan Hak Koreksi & Hak Jawab Via Email : redaksi@sigap88.com atau WA 0838 3025 3823 dan Telp 081 249 484 666 Sesuai UU No. 40/1999 Pasal 5 Tentang PERS