Rapat Paripurna DPRD Sumenep, Tentang Pertanggungjawaban LKPJ Bupati Tahun 2018.

0
264

Sumenep sigap88- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Jawa timur menggelar Rapat Paripurna III tahun 2019 masa sidang II tahun 2019 dengan agenda penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati akhir tahun anggaran 2018.

Rapat paripurna di gelar di ruang rapat graha paripurna DPRD sumenep, Madura, tentang penyampaian laporan Pansus yang dihadiri 28 anggota DPRD Sumenep, Senin (18/3/2019).

Sementara 22 anggota DPRD Sumenep, lainnya berhalangan hadir, sesuai dengan laporan dari Sekretaris Dewan (Sekwan), dari total 50 wakil rakyat di parlemen, ada 22 anggota yang tidak hadir dengan rincian 4 orang izin, keterangan sakit 3 anggota, sementara 15 lainnya tanpa keterangan.

Dalam penyampaiannya ketua Pansus, Nurus Salam menyampaikan, dari hasil diskusi dan hasil pembahasan LKPJ, dapat mengidentifikasi masalah sebagaimana dimaksud, hal ini bukan mencari celah kesalahan OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

“pembahasan ini masih berkutat pada masalah baru maupun masalah yang pernah terjadi pada tahun tahun lalu, Agar supaya Bupati segera menindaklanjuti dengan melakukan pembenahan dan penyempurnaan,” jelasnya.

Sementara, uraian pembahasan Pansus terhadap LKPJ tertuang dalam beberapa poin catatan, diataranya soal klise Pendapatan, Perencanaan yang kurang matang, belum adanya skala prioritas dalam pembangunan jalan dan permasalahan kesehatan, termasuk soal pertumbuhan angka kemiskinan yang tidak dapat ditekan.

Bahkan Pansus menemukan data angka kemiskinan dari tahun 2017 sampai 2018 mengalami kenaikan mencapai 7.000 jiwa, hal itu yang menjadi sorotan pansus dari LKPJ Bupati.

“Dengan peningkatan angka kemiskinan sampai 7.000, maka dari hasil temuan itu, Pansus berkesimpulan apakah APBD Sumenep tidak berkorelasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat”, paparnya pula.

Politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan, besaran APBD Sumenep di topang pula oleh program dari APBD Provinsi bahkan Pusat untuk menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sehingga, dengan adanya tambahan dari proram provinsi dan pusat seharusnya berdampak positif dalam rangka penurunan angka kemiskinan.

“APBD Sumenep yang mencapai 2 Triliun lebih ini, berdampak dalam menekan tingginya angka kemiskinan, termasuk adanya program wirausaha muda. Harusnya program ini dapat mendorong peningkatan IPM, jika kemudian program yang dilaksanakan ini tidak berdampak, ini menjadi sebuah dasar bagi kami di legislatif mendesak Pemerintah belajar melakukan perencanaan dengan benar,” urainya.

Semestinya Bupati Sumenep bersama tim Eksekutif melakukan kajian agar ada peningkatan ekonomi masyarakat Sumenep, karena sampai saat ini pertumbuhan ekonomi sumenep hanya mencapai 5,1 persen, masih lebih tinggi dibandingkan tingkat Nasional 5,17 persen. Bahkan terbilang kalah jika dibanding dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang mencapai 5,7 persen.

“Laporan Pansus ini bisa dijadikan kajian oleh Bupati bersama timnya, dengan membuat trobosan baru untuk pencapaian perencanaan pembangunan, dengan menekan angka kemiskinan ditahun 2019 dan meningkatkan ekonomi”, pungkasnya. (Ain)

sigap88.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE