Publik Pertanyakan Izin Pengurukan Sungai Kalimas

0
1025

Pelindo III Regional Jatim Akui Belum Ada MoU

Surabaya, SIGAP88 – Izin di atas nota kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) dari proyek reklamasi sungai Kalimas di area Pelabuhan Tradisional Kalimas kawasan Tanjung Perak Surabaya hingga kini masih dalam proses.

Sungguh Ironis, pengerjaan reklamasi sungai untuk pekerjaan konstruksi tersebut hampir 3/4 membendung lebar sungai, bahkan nyaris rampung proses reklamasinya.

Sayangnya, Pelindo III Regional Jawa Timur, selaku pihak yang mengklaim pemilik lahan di wilayah hak pengelolaan lahan (HPL) kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, termasuk sepanjang dermaga Kalimas Surabaya cenderung ‘bungkam’ dan terkesan enggan menghentikan jalannya proyek.

Perlu diketahui, urukan tanah hampir selinier, bahkan lebih tinggi dari sisi dermaga Kalimas Surabaya, perlahan namun pasti telah membendung lebih dari setengah lebar alur sungai.

PT Banner BaitiSholawat

Praktis, reklamasi dengan jenis urukan khas batu kapur berwarna putih itu semakin mempersempit lebaran sungai bersejarah di Surabaya tersebut.

“Proses izin atau MoU dengan Pelindo III masih dalam proses,” ungkap Deputy Manager GA and Communications Pelindo III Regional Jawa Timur, Wilis Aji di ruangannya.

Diakui maupun tidak diakui, area reklamasi yang disinyalir masih di bawah HPL Pelindo Regional Jawa Timur yang notabene dikuasai PT Pelindo III Cabang Tanjung Perak itu cenderung dibiarkan. Lokasi proyek di sisi barat sungai atau kurang lebih 10 meter sebelah utara Riverside Petekan ini terus berjalan dengan material dan alat beratnya.

Alhasil, aksi timbun sungai yang nilai proyeknya mencapai Rp 45,8 miliar itu menimbulkan banyak pertanyaan yang harus dijawab ke publik.

Di antaranya, siapa yang memberi izin reklamasi sungai di area pelabuhan? Bagaimana bentuk dan proses izin peruntukkannya? Belum diperoleh kepastian dari pengerjaan proyek reklamasi yang sudah memulai penanaman tiang pancang tersebut.

Sumber yang berhasil digali di lapangan, proses pengurukan sungai Kalimas di Pelabuhan Kalimas Surabaya itu belum memiliki konsekuensi izin dari pihak pemilik kawasan.

Sayangnya, upaya validasi data dari keutuhan fakta dugaan izin pengerjaan reklamasi tersebut turut menyisakan carut-marut penataan kawasan di Pelabuhan Tanjung Perak secara keseluruhan.

Ternyata, ungkapan informasi terkait indikasi belum adanya izin pengerjaan reklamasi Kalimas tersebut diperkuat manajemen Pelindo III Cabang Tanjung Perak.

Meski enggan mengungkap keseluruhan dari detil proyek penimbunan di sungai bernilai sejarah itu, manajemen di bawah kendali PT Pelindo III Regional Jawa Timur itu tak menampik adanya proyek yang bisa mengancam ekosistem sungai tersebut. “Memang ada proyek (reklamasi, red) itu. Tapi, baiknya tanya ke Pemkot (Pemkot Surabaya, red), karena yang punya proyek, bukan ke kami,” tepis Wilis.

Pertanyaan besar muncul kembali di benak? Normatifnya, MoU, atau katakan itu adalah sebuah izin pengerjaan proyek di wilayah penguasaan lain, harusnya disepakati dahulu antara kedua belah pihak atau tidak dikerjakan sebelum kesepakatan tersebut terjalin dan terlegitimasi.

Sungguh ironis, penimbunan untuk konstruksi tiang pancang bangunan tersebut telah dikerjakan dan pengerjaannya lebih dari separoh jalan, alias hampir rampung.

Wilis yang didelegasikan Regional Manager of HC & GA, Sumargo atas arahan ‘Big Bos’ Onny Djayus selaku Chief Executive Officer (CEO) Pelindo III Regional Jawa Timur untuk menjawab konfirmasi ini mengatakan, reklamasi sungai Kalimas tersebut adalah pembangunan rumah pompa untuk mengatasi banjir di wilayah Surabaya Timur termasuk juga di kawasan Tanjung Perak.

“Kalau menurut bagian teknik, reklamasi itu adalah metode untuk menanam tiang pancang saja. Setelah itu akan dikeruk lagi,” kilahnya

Sementara, menukil data yang ada, reklamasi Kalimas yang kini hampir kelar menutup lebar sungai tersebut merupakan kategori pekerjaan konstruksi pembangunan rumah pompa dan Pintu Air Kalimas (Petekan).

Berdasar pagunya, paket proyek tersebut nilainya mencapai Rp 47.210.940.751 dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) paketnya sebesar Rp 45.754.612.000 yang dicuplik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkot Surabaya Tahun Anggaran 2018. (don/sab)

sigap88.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE