Politisasi Pembangunan Daerah

0
57

(Nalar Pembangunan Lokal bias kelompok konflik dalam konstelasi elit politis-Legislatif di Sumba Barat Daya)

Oleh: Ali Hidayat F— IRE Yogyakarta

Jogjakarta, Sigap88- Tujuh puluh tahun demokrasi diatur di Indonesia, nalar kebijakan perencanaan pembangunan berbasis keamanan dan kesejahteraan belum maksimal secara demokratis, kebersamaan dan musyawarah. Minimnya integrasi dan konsolidasi politis menjadi kanalisasi elit akibat konstelasi politik elektoral, mengakibatkan proses perencanaan pembangunan di atas.

Tidak sedikit segregasi sosial dalam proses pembangunan bias kepentingan berakibat kerawanan berbagai aspek pada level lokal. Rawannya perencanaan pembangunan tersebut menimbulkan problem krusial aspek keamanan khususnya tingkat daerah, di Indonesia.

Problem ini memperunyam proses pembangunan berbasis keamanan dan kesejahteraan secara merata serta adil. Selain itu, beberapa kalangan fetisisme politisi menimbulkan berbagai mobilitas dukungan syarat akan konflik. Semakin meningkatnya problem tersebut, hakikinya, perencanaan pembangunan dilakukan secara konsolidatif, berkelanjutan dan berkesinambungan melalui regulasi yang ada. Hal ini menjadi nihil ketika kurangnya pemahaman politisi sebagai pengampu kebijakan dalam skema pembangunan. Hal tersebut akibat anggapan modal “besar” pada politisi legislatif, mempengaruhi proses pembangunan cenderung syarat akan sikap KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Pembangunan sebagai komoditas “baru” pada proses politik pra-jabatan, membentuk prasangka masyarakat tentang politisi bersikap demikian dalam berbagai praktik tertentu dan terselubung.

Terkait aspek keamanan di atas, Kajian Perdamian dan Kebijakan: The Habibie Center memantau bahwa (2013), beragam bentuk ancaman keamanan cenderung timbul dengan gerakan kekerasan bias politisasi. Ancaman keamanan tersebut mengakibatkan tingkat demokratisasi dan tingkat pembangunan turun. Misalnya saja, bentrokan terjadi dua kali atas “pengkubuan” dua pasangan calon bupati di Sumba Barat Daya (Apul, 2014). Implikasi dari bentrokan tersebut membuat penurunan tingkat pembangunan akibat beberapa insiden— meliputi: kerusuhan, pembunuhan, kekerasan dan, pengerusakan beberapa bangunan. Penyebab insiden ini, kelompok masyarakat pendukung salah satu calon belum sepakat atas keputusan pihak ketiga (mahkamah konstitusi). Legalitas atas hasil keputusan ini, ketika kelompok masyarakat berbasis suku— dalam masyarakat SDB terdapat tiga kelompok suku, yaitu Laura, Wejewa dan Kodi— memandang semu politik-kepentingan berakibat gejolak kontradiktif di aras gressroot. Semunya pengetahuan politik dalam insiden ini mengidentifikasikan pemahaman masyarakat minim. Dengan kata lain, masyarakat memandang hajat hidup belum sampai pemahaman secara kebersamaan dan berkesinambungan.

Magnis suseno (Riyadi, 2019) memandang, pemahaman mengenai tingkat pengetahuan dengan praktik-praktik dalam kehidupan masyarakat saling terhubung. Keterhubungan antara keduanya itu memberikan peluang terjadinya penyibakan atas ketertindasan semu, bahkan pelanggengan kuasa tertentu. Secara nilai, hubungan dua konsep di atas memberikan gambaran bahwa kondisi masyarakat di Sumba Barat Daya terjadi pengelompokan dan mobilisasi masyarakat berbasis pemahaman. Pengetahuan politik yang minim dan pemahaman tetang kebersamaan terbatas, menyebabkan dinamika pengaruh elit dalam memobilisasi masyarakat cukup mudah. Disisi lain, pengetahuan minim tersebut mengakibatkan masyarakat mudah terpengaruh dalam kanalisasi dukungan dua calon bupati. Sehingga, pada kondisi tersebut menjelaskan bahwa sosialisasi regulasi pemerintah daerah dan desa, tentang Undang undang no.6 tahun 2014 dalam proses pembangunan desa, indeks desa membangun melalui permendes nomor 2 tahun 2016, dan pengaplikasian UU nomor 23 tahun 2016 dalam keamanan serta ketertiban belum maksimal dipahami masyarakat lokal.(*)

Daftar Pustaka
Apul, M. M. (2014, Juli). Bertarung Makna Ala Media: Analisis Framing Pemberitaan Konflik Pasca Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Surat Kabar Harian Pos Kupang dan Harian Pagi Timor Express. Jurnal Ilmiah Komunikasi, 3(01), 36-51.
Riyadi, E. (2019, Februari 18). Teori Kritis Mazhab Frankfurt: Emansipasi dan Dilema Manusia Raional. Retrieved from caridokumen.com: https://caridokumen.com/queue/teori-kritis-mazhab-frankfurt-emansipasi-dan-dilema-manusia-rasional-_5a46e03bb7d7bc7b7a2496a2_pdf?queue_id=-1
The Habibie Center. (2013, November). Peta Kekerasan di Indonesia (Mei-Agustus 2013) dan Konflik Lahan Antarwarga di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kajian Perdamaian dan Kebijakan, pp. 1-20.