PKL Berharap Bupati Sampang Bijaksana

23

Sampang, SIGAP88 – Pedagang Kaki Lima (PKL) yang biasanya berjualan di sekitaran Masjid Jalan Sikatan, tepatnya di sebelah timur Pasar Srimangunan, Kecamatan Sampang meminta agar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat untuk tidak tebang pilih dalam melakukan penertiban.

Hasil liputan media Sigap88.com dilokasi, nampak sejumlah petugas Satpol PP menjaga tempat mangkal PKL yang sejak Selasa (28/11/2018) tadi sore tertibkan agar tidak ada yang berjualan lagi. Namun, sejumlah PKL ngotot dan tetap berjualan ditempat tersebut.

Bunawi bersama rekan-rekan PKL lainnya yang biasa mangkal di sekitaran masjid protes kepada Bupati Sampang untuk tetap bisa berjualan di tempat itu. Menurutnya, Satpol PP tebang pilih dalam penertiban tersebut.

Kami berharap Satpol PP tidak tebang pilih. Kami lihat selama ini Satpol PP hanya beraninya menertibkan usaha asongan, kelas teri seperti PKL yang melanggar ketertiban umum,” ucap Bunawi kesal.

Ditempat yang sama, Bupati Sampang H Fadhilah Budiono sesaat setelah ada laporan bahwa sebagian PKL tidak mau dibongkar dan tetap ngotot berjualan, akhirnya turun langsung ke lokasi untuk bertemu dengan para PKL yang menolak untuk di bongkar tersebut.

Operasi giat Adipura sebagai upaya menjaga ketertiban dan kebersihan kota menjelang penilaian adipura. Jadi, setelah selesai penilaian pada tanggal 30 Nopember nanti, PKL bisa berjualan lagi,” kata Fadhilah saat negosiasi dengan para PKL.

Namun, lanjut Fadhilah, ia berharap kepada para PKL untuk tetap menjaga estetika dilingkungan perkotaan supaya terlihat bersih dan asri. Jika masih ada yang membandel akan dilakukan tindakan tegas.

Silahkan menggelar dagangan asal menjaga kebersihan, ini menyangkut citra Kabupaten Sampang. Tapi kalau diabaikan komitmen itu, kita akan lakukan penertiban secara tegas ungkapnya.(lis)

Jika ada pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan silahkan menggunakan Hak Koreksi & Hak Jawab Via Email : redaksi@sigap88.com atau WA 0838 3025 3823 dan Telp 081 249 484 666 Sesuai UU No. 40/1999 Pasal 5 Tentang PERS