Pilkades Desa Kacok Menyisakan Polemik

98

Pamekasan, Sigap88 – Pesta Demokrasi Pilkades Serentak yang digelar pada 11 Oktober 2017 yang tersebar di 6 Kecamatan yang mencakup 13 Desa se Kabupaten Pamekasan.

Namun dalam pasca Pilkades Serentak 2017 yang telah terlaksana meskipun beragam sedikit krodit di jelang Pilkades.

Seperti yang terjadi di Desa Kacok Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan. Dimana sejumlah warga melakukan pengudrukan ke Kantor DPRD setempat, Selasa (17/10).

Kedatangan puluhan warga Desa Kacok yang tidak lain dengan tujuan mengadukan adanya ” Indikasi kecurangan dalam penyelenggaraan Pilkades di desanya.

Sementara perwakilan dari warga Desa Kacok, Mohammad Jubir menjelaskan, pasca Pilkades di desanya terdapat kejanggalan selama pelaksanaan Pilkades yang lalu.

Menurut Jabir, kejanggalam tersebut terdapat pada Proses Pemungutan Suara yang tidak sesuai dengan Prosedural yang ada, termasuk di dalam pelipatan surat suara.

Selain itu dari banyak masyarakat yang saat itu menggunakan ” Hak Pilihnya terdapat Coblosan yang tembus kebawah dan tanpa sadar dibawahnya terdapat lipatan surat suara lagi.

Dari jumlah yang sekitar 210 surat suara yang tidak sah dengan hal inilah yang menjadikan sebuah permasalahan, tutur Jabir.

Kedatangan kami bersama puluhan warga Desa Kacok  ke Kantor DPRD Kabupaten Pamekasan menuntut akan keadilan yang terkait kecurangan dalam Pelaksanaan Pilkades di Desa Kacok, karena indikasi kecurangan tersebut tercakup dari Mekanisme Pemungutan suara dilapangan tidak pernah ada kejelasan, dan tahapan pada pemilihan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Untuk  sosialisasi surat suara yang tidak sah tersebut tidak ada sama sekali sehingga hal itu harus dibuktikan dengan berita acara, namun dari kecurangan tersebut terdapat kejanggalan bahwa dalam Mekanisme perhitungan surat suara tidak dilakukan informasi terlebih dahulu berapa DPT yang sudah menggunakan hak pilihnya.

Dengan hal ini  kami minta adanya suatu penghitungan ulang surat suara yang tidak sah,  ucapnya.

Terlepas dari itu, Pimpinan Sidang Komisi I DPRD Pamekasan yang dilakukan oleh Andi Suparto yang saat menerima audensi Warga Desa Kacok menegaskan.

“Mengenai Sengketa Pilkades ini pihaknya yang merupakan suatu Lembaga Legislatif hanya bisa menerima aspirasi masyarakat dan tidak bisa menjadi pengadilan yang dikarenakan memang bukan tugasnya”.

“Dengan artian kami sudah terima laporan dari warga Desa Kacok yang telah memaparkan panjang lebar. Dan di Internal Komisi I sudah kami bicarakan dan mendapatkan Rekomendasi Kepada Ketua DPRD bahwa permasalahan itu agar di bicarakan dengan Panitia Pilkades dan yang nantinya Ketua DPRD yang akan mengkondisikan dengan Panitia Pilkades serta melibatkan di dalamnya dengan Forpimda, tandasnya. ( Hen )

Jika ada pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan silahkan menggunakan Hak Koreksi & Hak Jawab Via Email : redaksi@sigap88.com atau WA 0838 3025 3823 dan Telp 081 249 484 666 Sesuai UU No. 40/1999 Pasal 5 Tentang PERS