Pihak Manejemen Serta Yayasan Kusuma Bakti Diduga Melanggar UU No 13 Tahun 2003 Dan PP No 78 Tahun 2015

0
190

Bondowoso, SIGAP88 – Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja secara berkesinambungan yang meliputi perencanaan tenaga kerja makro dan perencanaan tenaga kerja mikro serta disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan.

Peran Pemerintah menjadi salah satu kunci penting di dalam banyak hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan seperti yang termaktup dalam UU. No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Akan tetapi semua yang telah diurai di atas tidaklah sesuai dengan harapan pemerintah pusat, daerah dan masyarakat seperti yang di alami oleh para pekerja medis dan non medis rumah sakit Kusuma Bakti kabupaten Bondowoso perihal ” lemahnya fungsi pengawasan dari dinas terkait ( Disnaker ) kabupaten bondowoso sehingga menyebabkan upah para pekerja medis dan non medis rumkit kusuma bakti tidak terbayar.

Bahkan ironis sekali dari penuturan serta keluh kesahnya para karyawan Rumkit kusuma bakti bondowoso terhadap carut marutnya menejemen serta lemahnya fungsi pengawasan dari dinas terkait ( disnaker ) menyebabkan para pekerja medis dan non medis Rumah sakit kusuma bakti tidaklah mendapatkan hak haknya sebagaimana yg telah di atur dalam undang undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003. Termasuk pasal pasal terkait ( pasal 5. dan seterusnya ).

Ditempat terpisah Ketua Forum Komonikasi Karyawan Rumah Sakit Kusuma Bakti Bondowoso ( Hastono ) saat dikonfirmasi oleh media ini menyampaikan.

” Kami akan tetap berjuang untuk mendapatkan hak hak kami serta kelanjutan dari pada pekerjaan kami sebagai pelayan medis di tempat kami bekerja selama ini agar dapatnya di dengar serta direspon secara positif baik oleh pihak yayasan dan pengelola manejemen rumah sakit ini serta dinas terkait (DISNAKER) .

“Karena Disnaker sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap ketenagakerjaan”. Dilanjutkannya lagi kami selama ini merasa dibodohi baik oleh pihak pengelola rumah sakit, manejemen serta pihak yayasan sebagai penyedia jasa” imbuhnya.

Ditambahkanya lagi pihak disnaker menjanjikan untuk memediasi antara pihak yayasan kusuma bakti dan karyawan medis dan non medis, besok tanggal 02- nop 2017 bertempat di dinas ketenagakerjaan jam 09.00 pagi.

Harapan kami mudah mudahan perjuangan kami ini mendapatkan respon serta hasil yg positif dan sesuai dengan tuntukan kami.” ungkapnya.

Hal senada disampaikan oleh Edy junaedi SH, selaku Ketua DPC BARA JP BONDOWOSO yang juga angak bicara mengenai polemik yang terjadi di RS Kusuma Bakti.

“Polemik yang terjadi terhadap para pekerja Medis dan Non Medis di RS Kusuma Bakti ini, Pemerintah Kabupaten Bondowoso harus berperan aktif untuk ikut menyelesaikannya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 27 bahwa: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, maka pemerintah wajib menyediakan lapangan kerja dan melindungi hak-hak tenaga kerja.

Dan untuk melaksanakan kewajiban tersebut, maka pemerintah lewat instansi terkait harus melakukan upaya upaya untuk mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan, baik yang berhubungan dengan angkatan kerja maupun dengan hak tenaga kerja itu sendiri, ungkapnya.

Sebagaimana termaktup dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (“UU PPHI”). Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UU PPHI adalah:

“Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”.

Dan berdasarkan UU PPHI tersebut ada 3 ketentuan dalam upaya penyelesaian perselisihan mengenai hak atas upah antara lain: Jalur Bipartit, Jalur Tripartit dan Jalur Pengadilan Hubungan Industrial.

Ini yang menjadi dasar hukum dimana diperlukannya peran serta Pemerintah dalam hal ini Dinas  Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso untuk ikut menyelesaikan permasalahan RS Kusuma Bakti.

Lebih lanjut Ketua Bara JP menjelaskan, sedangkan untuk manajeman RS Kusuma Bakti sendiri terkait permasalahan tidak dibayarnya Gaji Karyawan jelas melanggar UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (“PP 78/2015”) diatur bahwa Pengusaha yang terlambat membayar dan/atau tidak membayar upah dikenai denda, dengan ketentuan:

a.       mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya Upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan dari Upah yang seharusnya dibayarkan;

b.      sesudah hari kedelapan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditambah 1% (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari Upah yang seharusnya dibayarkan; dan

c.     sesudah sebulan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah.

Dan Perlu diketahui bahwa pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar Upah kepada Pekerja, ungkap ketua DPC Bara Jp Bondowoso mengahiri wawancaranya dengan Wartawan SIGAP88. ( M.Z ).

Komentar
Content Protection by DMCA.com