Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Kiaok Menuai Protes

1356

Sumenep | Sigap88 – Ratusan masyarakat Desa Tanjung Kiaok Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Madura, Jawa timur melakukan protes Kepada Kepala desanya menyangkut pengangkatan perangkat Desa yang di anggap tidak sesuai dengan Regulasi yang ada.

Protes warga Tanjung Kiaok kepada Kepala Desa di wakili oleh tokoh pemuda Abd Hayat yang sekaligus Korcam JCW (Jatim Corruption Wacth) dan dikarenakan protes tersebut tidak di indahkan oleh Kepala Desanya, maka melalui pengumpulan ratusan tanda tangan warga tokoh pemuda melayangkan surat kepada Bupati Sumenep, Jum’at (7/2/2020).

“Kami menyampaikan surat kepada Bupati Sumenep, Kabag Hukum Pemda Sumenep, Inspektorat Sumenep, DPMD Sumenep, dan Camat Sapeken, tentang ketidak puasan warga Tanjung Keok atas pengangkatan perangkat desa Tanjung keok yang dianggap tidak sesuai dengan Regulasi,” kata Abd Hayat.

Menurutnya, kepala desa Tanjung Kiaok melakukan pengangkatan Perangkat desa hanya sepihak, dengan memberhentikan perangkat desa tanpa pertimbangan dan prosedur,

“Seharusnya pengangkatan perangkat desa harus melalui tahapan, seperti melakukan penjaringan dan harus ada rekomendasi dari Camat setempat.

“Pengangkatan perangkat desa Tanjung Kiaok oleh kepala desa hanya sepihak, perangkat desa yang lama di pecat tanpa prosedur, pengangkatan perangkat desa tidak memperhatikan umur, pendidikan, tanpa melalui penjaringan dan tanpa rekom dari Camat setempat,” terang Hayat.

Seharusnya, Kepala Desa Tanjung Kiaok harus mengacu kepada Dasar hukum yang menjadi pedoman pengangkatan perangkat desa, yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”), PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“PP Desa”) sebagaimana diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015, dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (“Permendagri 83/2015″).

Hayat berharap kepada pihak terkait baik Bupati maupun DPMD Sumenep jika memang Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Bupati (Perbup) tidak di indahkan oleh Kades, maka harus di tindak tegas. “Peraturan di buat oleh pemerintah untuk di taati, jadi apabila salah satu Kepala Desa tidak mengindahkan aturan yang sudah di tetapkan maka perlu penindakan tegas dari pemerintah,” tegasnya.

“Maka dari itu harus ada sosialisasi dan pernyataan tegas dari DPMD kepada Kepala desa terkait isi Permendagri dan Perbup,” ucapnya.

Dihubungi melalui telepon selulernya, Camat Sapeken R. H Moh Fajar, SP menyampaikan bahwa kepala desa mempunyai hak dalam menentukan pengangkatan perangkat desa, karena perangkat desa dapat membantu tugas-tugas kepala desa, namun harus melalui mekanisme yang ada.

“Mekanisme pengangkatan kepala desa sudah di atur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) dan peraturan Bupati (Perbup), sehingga dalam perekrutan perangkat desa harus melalui peraturan tersebut,” terangnya.

Dengan demikian menurut Camat Fajar, mekanisme pengangkatan perangkat desa harus melalui tahapan-tahapan yang akhirnya setiap kandidat calon perangkat desa harus di ajukan kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi.

Sementara, kabid Pemdes Supardi menyampaikan, bahwa Perbup 34 tahun 2017 mekanismenya tidak terevisi, kemungkinan besar cuma penambahan isi Perbup tersebut.

“Mekanisme perekrutan perangkat desa sesuai dengan Perbup 34 tahun 2017 tidak ada perubahan, hanya kemungkinan besar mengenai jam kerja perangkat desa,” jelasnya.

Salah satunya Kata Pardi untuk lolos dalam seleksi perekrutan calon perangkat desa harus mendapatkan rekomendasi dari Camat setempat. “Apabila Kepala desa tetap mengangkat perangkat desa tanpa mengindahkan aturan yang terlampir di Permendagri dan Perbup mengenai umur dan usia maka perangkat tersebut tidak akan mendapat siltap,” ungkap Pardi.

Sedangkan, kepala Desa Tanjung Kiaok H. Hairuddin sampai berita ini di tayangkan dihubungi melalui hpnya dengan Nomer kontak 08233462xxxx tidak aktif. (Koes)

sigap88.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE