Penetapan BPD Desa Klampok,Kangkangi Permendagri, Lsm GAB Bakal Gugat ke PTUN

581

Probolinggo, Sigap88 – Berakhirnya masa jabatan kepengurusan Badan permusyawaratan desa (BPD) di wilayah kabupaten Probolinggo sudah mulai terisi ,hal ini sebagaimana pelantikan pengurus BPD baru di wilayah kecamatan Tongas dan salah satunya desa Klampok beberapa hari lalu di kantor desa setempat.

Namun pelantikan pengurus BPD yang dilakukan pemerintah desa setempat dan dihadiri Muspika kecamatan Tongas tuai masalah ,hal ini sebagaimana kabar yang beredar ditengah tengah masyarakat desa Klampok bahwa pemilihan BPD tersebut tidak pernah ada musyawarah yang melibatkan masyarakat dalam pemilihanya.

Ch, salahsatu warga desa Klampok pada media sigap88 menegaskan bahwa selama hampir 5 tahun dirinya tidak pernah tahu kinerja BPD di desanya,”selama ini kita masyarakat tidak pernah tahu apa saja kinerja BPD mas,tahu tahu jabatannya sudah berahir.dan yang membuat miris masyarakat desa bahwa dalam pelantikan kemarin tidak pernah ada musyawarah atau pemilihan anggota BPD baru, seolah olah seluruh anggota BPD merupakan hasil tunjukkan langsung dari kepala desa.tegasnya

Tak pelak hal ini menimbulkan riak riak ditengah masyarakat desa Klampok. menanggapi hal ini Agus Jalaluddin ketua umum aliansi Gema anak bangsa(GAB) menilai apa yang dilakukan oleh pemerintah desa Klampok dengan melantik BPD tanpa prosedur semestinya merupakan bentuk pelanggaran dan pihaknya akan membawa hal ini pada pihak yang berwenang bahkan akan mem PTUN kan ( membawa ke ranah pengadilan tata usaha negara,red) di Surabaya.

“Sudah jelas jika apa yang dilakukan pemerintah desa dengan melakukan penunjukan langsung terhadap pengurus BPD,sama halnya dengan mengangkangi aturan dan undang undang ,karena jelas pada Peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) nomor 110 tahun 2016 pada pasal 11 ayat 2 menyatakan bahwa dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1),calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih .”tegasnya.

Terkait polemik pengangkatan BPD ini, sekretaris desa klampok kecamatan Tongas,Sutam dihubungi media sigap88.com sengaja tidak mengangkat telpon , Pesan konfirmasi yang dikirim via watshap juga hanya dibaca tanpa ada balasan .(Ags)

sigap88.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE