Pemerintah Akan Naikan Tarif Cukai Pada Tahun 2019

0
11

Malang, Sigap88-Rencana pemerintah membuat kebijakan kenaikan tarif cukai pada tahun 2019 dan penyederhanaan layer sesuai PMK nomor 146/2017 berpotensi mengancam industri rokok di tanah air. Apalagi rencana itu diberlakukan pada 2019 mendatang.

Lantas bagaiamana, respon Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri)? Ketua Umum Gappri, Ismanu Soemiran menjelaskan, PMK nokor 146/2017 diatur ketentuan pengurangan golongan atau layer tarif cukai. Kata dia, penerapan kenaikan tarif bagi industri yang memproduksi rokok putih dan rokok kretek dengan menghitung total kumulasi produksi keduanya mulai tahun 2019.

“Penyamaan tarif cukai antara jenis rokok SKM dan SPM pada 2020, dan menghilangkan golongan I-B SKT,” ungkap Ismanu, Kamis,(12/07/2018) saat menerangkan poin PMK tersebut.

Menurutnya, jika kenaikan tarif dan penyederhanaan layer dilakukan, maka akan terjadi kenaikan ganda yaitu kenaikan regular tarif cukai dan kenaikan atas dampak penghapusan layer. Lanjut dia, skema kenaikan tarif melalui pengurangan layer yang cukup signifikan dari 2018-2021.

Ia menegaskan, kondisi industri rokok saat ini sedang terpuruk dengan menurunnya volume secara drastis. Bahkan, ada penurunan satu hingga dua persen selama empat tahun terakhir. Ia mencontohkan, hingga April 2018 saja telah terjadi penurunan volume industri rokok sebesar tujuh persen berdasarkan hasil penelitian Nielsen pada April lalu.

“Sebab itu kami berharap Pemerintah dapat mengkaji kembali rencana penerapan kenaikan cukai dan penyederhanaan layer cukai yang berpotensi akan menimbulkan kerugian, baik bagi industri maupun negara sendiri,” terangnya.

Ismanu Soemiran membeberkan, fakta penjualan Industri Hasil Tembakau yang disetor ke negara sebesar hampir 70 persen. Hal itu setara kurang lebih Rp 200 Triliun sehingga sesungguhnya IHT dapat disebut BUMN yang dikelola swasta.

“Karenanya bila pemerintah tetap kukuh kami tetap akan menjalankan kebijakan cukai 2019 /PMK 146. Kami percaya pemerintah menganggap kami bagaikan angsa yang bertelur emas,” tegasnya.

Ismanu menambahkan, hidup mati industri hasil tembakau tergantung pemerintah juga. Secara defacto pemerintah adalah penerima pungutan terbesar hasil penjualan IHT.(*) Sumber KBRN Malang

Komentar
Content Protection by DMCA.com