Pemasangan Fingerprint DPRD Kab.Malang Konyol

0
32885

Jakarta,Sigap88 – Pemasangan fingerprint door access system di Gedung Dewan dinilai bentuk proteksi yang berlebihan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Lembaga Peneliti dan Pengabdian Masyarakat STIE Tribuana, Abdurrahman Sang, S.Sos, M.Si, menanggapi berita yang santer beredar terkait dengan tingkah anggota dewan Kabupaten Malang yang memasang alat scanning dipintu ruang kerja dan ruang rapat.

Dalam statementnya, Man Sang, begitu dia biasa dipanggil, mengatakan “Sebenarnya DPRD Kabupaten Malang tidak perlu memproteksi diri dari masyakarat secara berlebihan. Namanya dewan perwakilan rakyat daerah, dipilih oleh rakyat, menjalankan amanat rakyat, berjuang untuk memenuhi kebutuhan rakyat, harusnya dekat dengan rakyat.”

Menurut dia, beberapa tamu yang kerap datang di moment yang tidak tepat, disebabkan karena ketidaktahuan mereka tentang mekanisme penyaluran aspirasi. “Kalau sampai ada yang nyelonong, membuktikan bahwa prosedur penyaluran aspirasi di DPRD Kabupaten Malang tidak dijalankan dengan baik”, tutur pria kelahiran Nusa Tenggara Timur ini.

“Perbaiki saja preskripsinya dan tata ulang petunjuk penyaluran aspirasinya, jangan hak masyarakatnya yang digunting”, tegasnya

Preskripsi yang dimaksud oleh alumni Universitas Gadjah Mada ini adalah alur atau mekanisme penyampaian aspirasi yang fasilitasi oleh staf yang bekerja di sekwan. Tamu harus mengisi buku tamu, kemudian tamu diminta menunggu diruang tunggu dan tidak boleh masuk saat ada agenda sidang. “Sederhana saja, mekanisme inilah yang harus disosialisasikan dengan baik. Masyarakat harus tahu bagaimana prosedur bertemu wakilnya di Gedung Dewan”, tuturnya.

Man Sang yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (PP DOB), ketika ditemui di Ruang Komite I DPD RI, Senayan Jakarta (19/1/2019) ini mengungkapkan bahwa, seharusnya anggota DPRD tidak boleh membuat jarak dengan konstituennya. Pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah adalah penyelenggara pemerintahan di daerah, harus menjadi pelayan dan harus dekat dengan warga yang dilayani. Membuat sekat dengan masyarakat, sama artinya membunuh karir politiknya.

Masih menurut dia, bukan tidak mungkin hal tersebut dilakukan karena pengaruh beban psikologis setelah Malang menjadi sorotan setelah kasus korupsi yang dibongkar oleh KPK. “Bisa jadi mereka ingin membatasi diri tidak hanya dari masyarakat, tapi juga dari akses media dan aparat. Cara ini sangat konyol, tidak ada situasi luar biasa yg harus diprotek dengan fingerprint”, katanya.

“Kalau alasan yang disampaikan adalah agar rapat koordinasi, rapat komisi dan rapat-rapat lainnya tidak terganggu kehadiran tamu, sangat tidak logis! Kanapa? Karena rapat koordinasi, rapat komisi, itu tidak dilaksanakan setiap hari. Alasan ini tidak tepat. Malah kesan negatifnya anggota DPRD menjadi sangat elitis”, tandasnya.

Pria yang tengah mempersiapkan jenjang studi doktoral di luar negeri ini menganggap Fingerprint door access system melanggar UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik). “Masyarakat berhak mendapatkan informasi secara lengkap terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD. Kalau begini, DPRD Kabupaten Malang telah melakukan pelanggaran hukum”, pungkasnya.(DR)

sigap88.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE