Pasar Politik dalam Media Sosial

0
80

Penulis : Agung Kresna Bayu

Yogyakarta, Sigap88- Massifnya perkembangan teknologi akhir-akhir ini menyorot perhatian publik, tidak terkecuali dalam dunia politik. Telah lama dunia politik lekat dengan pencitraan melalui media sosial yang difasilitasi oleh teknologi. Hadirnya berbagai media sosial: Facebook(2004), Twitter(2006), Instagram(2010). Media-media sosial di atas, dikembangkan dengan tujuan memudahkan komunikasi dan menambah jejaring pertemanan. Namun, dalam era digital saat ini. Fungsinya telah bergeser bahkan berubah dari sarana komunikasi menjadi “pasar” untuk mempertontonkan diri. Bahkan dalam dunia politik, telah banyak pencitraan yang dibangun melalaui media-media tersebut untuk merebut suara publik dan membranding seorang politisi.

Merujuk peraturan KPU terbaru Nomor 20 tahun 2018 tentang pemilu, bahwa saat ini peserta pemilu dapat menggunakan media sosialnya sebagai alat kampanye. Dengan catatan peserta tersebut mendaftarkan akun resminya kepada KPU dan Bawaslu. Akan tetapi, sekadar inikah dunia politik kita diartikan?. Kemunculan berita bohong kerap kali menjadi tugas baru yang menghiasi pemberitaan publik saat ini, terlebih jika sedikit menyoal permasalahan media, sudah berapa kasus akibat tontonan atas fantasi dan kesenangan dunia yang mencerabut generasi bangsa untuk lebih memilih berpasangan, bermotor sport, dan berkeinginan menjadi aktris baik media televisi maupun YouTube?, apalagi dengan kisah viral pencapaian 10 juta subscriber yang mendapatkan label “kebanggaan” bagi Indonesia. Coba berpikir, apa jadinya bangsa ini kelak?, dan bagaimana penilaian publik terhadap politik?.

Saat banyak peserta pemilu berlomba membrading dirinya sebagai calon yang tidak sepakat dengan pemerintah, kemiskinan, dan ketidakadilan. Namun pada sisi lain mereka menikmati kehidupan dunia yang berbeda dengan citra saat membutuhkan suara publik demi memenuhi keinginan dirinya dan partai politik. Kehadiran media sosial pada satu sisi menghadirkan metode baru dalam update informasi dan komunikasi, sebagaimana globalisasi yang ditandai oleh perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Sorotan secara khusus, terhadap media sosial dan politik memberikan kita pemahaman, bahwa media sosial tengah menjadi arena baru layaknya “pasar” untuk transaksi. Padahal kita menyadari dan mengetahui terkadang branding di media sosial tidak seperti realita yang dihadapinya.

PT Banner BaitiSholawat

Namun, perlu penegasan bahwa pada posisi ini media sosial bukan berarti salah atau benar, melainkan menjadi arena dalam politik. Sehingga tergantung dari siapa penggunanya dan bagaimana digunakan. Di tengah memudarnya optimisme terhadap politik, media sosial hadir sebagai arena baru politik secara dua sisi antara politisi dan publik serta menyajikan hubungan langsung keduanya. Bahkan secara lebih luas media diartikan sebagai pilar ke empat demokrasi.

Akan tetapi, cobalah kita memahami jika logika “pasar” ini juga diterapkan oleh peserta pemilu saat ini, yang terjadi sudah dapat ditebak? Bahwa dasar dari hubungannya bersifat transaksi dan kepentingan, dengan kemampuan untuk terpilih bukan memiliki visi politik yang jelas mereka dapat duduk di Parlemen. Titik inilah yang menjadikan dunia politik selalu lekat dengan “janji” dan “pencitraan”, apalagi dalam beberapa kasus fanatisme terhadap politisi tertentu berujung baku hantam serta pertumpahan darah. Padahal logika berhubungan yang dibangun adalah transaksional.

Pemahaman politik yang demikian membawah hubungan politik terhenti pada bagaimana seorang calon dapat duduk di Parlemen. Sehingga dapat dibayangkan berapa banyak pakar psikologi dan supranatural yang melayani pasien akibat kasus ini setelah “pesta” itu berlangsung? Inilah mengapa penting memahami politik secara substantif dan praktis, dapat bernegosiasi dengan karakter dirinya tanpa harus menggadaikan demi duduk mewakili rakyat. Sehingga, perlunya persiapan dan pemahaman bahwa politik itu rentan, baik bagi mereka yang duduk dan berhasil maupun yang tidak berhasil. Jangan anggap saat mereka sudah duduk mereka sudah mencapai kebahagiaan, justru pada posisi ini mereka menjadi multi kerentanan. Hal ini karena tebaran “janji” saat kampanye sudah menunggak, tapi haru berpikir mengembalikan biaya kampanye, dan memenuhi tugas sebagai anggota partai politik. Sedangkan yang gagal, akan lebih melihat dirinya untuk reflektif dan kanal pelariannya adalah agama serta moralitas.

Menghubungkan dengan media sosial, pada momen ini logika pasar masih menjadi basis utama, sehingga baik momen keberhasilan maupun kegagalan tersebut dibingkai secara apik di media. Apalag spirit penyaji berita bahwa “bad news is good news”, semakin menambah kompleks persoalan media sosial dan politik saat ini. Perlunya literasi media sosial dan pengembangan kemampuan memahami setiap berita di media sosial menjadi kebutuhan yang tidak dapat didampingkan saat ini. Oleh karenanya memahami politik dan media sosial bukan hanya terkait persoalan sosialisasi calon, namun semangat dan nilai apa dibalik penyampaian tersebut yang perlu diperiksa sembari mengimbangi diri dengan kekayaan literasi untuk menyaring setiap informasi.(*)

sigap88.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE