Multaqo Ulama Ajak Masyarakat Jaga Stabilitas Pasca Pemilu 2019

0
699

JAKARTA | SIGAP88 – Sejumlah ulama, habaib dan cendekiawan muslim, tuplek blek di acara Multaqo yang diinisiasi oleh ulama sepuh KH Maimun Zubair dan Maulana Habib Muhammad Luthfi di Hotel Kartika Chandra, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jum’at (03/05)

Para ulama dan kiai khawatir dengan perkembangan situasi politik terakhir. Terutama, klaim kemenangan salah satu kubu capres, dan isu pemilu curang. Kekhawatiran itu dirasakan juga oleh Pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar Sarang KH Maimoen Zoebair, dan Ketua Forum Sufi Internasional Habib Luthfi Yahya.

Acara tersebut diselenggarakan untuk menyikapi situasi dan kondisi bangsa agar tetap terjaga stabilitas keamanan dan ukhuwah Islamiyah.

“Acara ini mengajak para ulama, habaib dan cendekiawan muslim agar memberikan suri tauladan kepada ummat dalam menjaga situasi damai terutama menjalani Ramadhan dan Idul Fitri,” kata KH Maimun Zubair di Jakarta, Sabtu (04/05/2019)

Ulama sepuh yang akrab disapa mbah Mun yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Al Munawar Rembang, Jawa Tengah ini, mengatakan, stabilitas keamanan sangat erat hubungannya dengan keimanan.

“Ketika keimanan lenyap, keamanan akan tergoncang. Kedua unsur ini saling mendukung.” tuturnya

Mbah Mun menyampaikan, Karena itu, umat Islam berkewajiban ikut dan proaktif menjaga keamanan negara dengan cara kembali ke kesepakatan para pendiri negara (Founding Father), yang memiliki visi menegakkan NKRI dan negara Pancasila.

Artinya, tidak ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berpotensi menciptakan keresahan, instabilitas, perpecahan dan kekacauan di masyarakat.

“Para ulama, habaib, dan cendekiawan muslim perlu terus menjadi garda terdepan dalam membangun baldatun tayyibatun wa rabun Ghafur,” kata dia.

Para ulama sepakat bahwa hukum taat kepada ulil amri adalah wajib. Kaum muslimin tidak diperolehkan memberontak ulil amri.

Prinsip ini menjadi pegangan dalam berbangsa dan bernegara. Ulil amri adalah orang atau lembaga yang memiliki kekuasaan karena diberi otoritas oleh negara.

Oleh karena itu jika dikaitkan dengan permasalahan pemilu, ulil amrinya adalah KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu, dan MK.

Ketaatan di sini bisa bermakna tidak keluar untuk mengangkat senjata, melakukan revolusi, meskipun tidak sesuai dengan aspirasinya.

Prinsip ketaatan ini untuk menjaga kelangsungan sistem sosial agar tidak terjadi anarki.

“Kalau ingin melakukan perbaikan, dalam bahasa Imam al-Ghazali disebutkan, untuk membangun sebuah bangunan, tidak perlu merobohkan sebuah kota,” kata dia. Melansir kantor berita sindo

Menurut dia, bughot dilarang menurut fiqih dan pelakunya harus ditindak tegas. Hal ini berbeda dengan kritik. Kritik terhadap penguasa adalah bagian dari amar ma’ruf nahi munkar. Kritik Atau protes harus disampaikan dengan cara yang damai, bijak dan melalui jalur hukum yang sesuai konstitusional.

“Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden harus menjadi momen penting untuk ber-fastabiqul khoirot atau berlomba-lomba dalam kebaikan dan prestasi. Karena itu, seluruh elemen masyarakat dan pemerintah dituntut untuk mengembangkan kehidupan politik yang yang demokratis berdasarkan Pancasila dan berpegang pada etika keadaban yang tinggi,” kata dia.

Hadir tokoh dan ulama di antaranya KH Maimun Zubair, Habib Lutfi bin Yahya, Prof Dr. Said Aqil Siraj, TG Turmudi Badarudin, KH Anwar Iskandar, dan lain sebagainya.

Disertai juga diskusi panel dari para cendekiawan muslim seperti Prof Dr Nasaruddin Umar, Prof. Maskuri Abdulillah, KH Masdar F Mas’udi, Habib Salim Jindan, dan lain-lain. Bertindak sebagai moderator adalah Dr Najib Burhani.(sin/Ng/Don/red)

sigap88.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE