Menginjak Usia Ke-1258, Kabupaten Malang Terima Kado Istimewa Dari KPK

0
4822

Malang,Sigap88 – Tidak terasa, Kabupaten Malang tahun ini (2018), menginjak usia ke-1258 tahun.Seiring usianya yang terbilang cukup tua itu, berbagai perkembangan dan perubahan terlihat diberbagai sektor, mulai dari infrastruktur, bidang kepariwisataan, Pendidikan dan masih banyak lainnya.

Prestasi demi prestasi yang diraih dalam kurun waktu dua periode dibawah kepemimpinan Bupati Malang Dr.H Rendra Kresna, juga semakin terlihat.

Sehingga, menjadikan nama Kabupaten Malang, sekaligus Kabupaten terluas ke-dua di Jawa Timur (Jatim) sesudah Kabupaten Banyuwangi ini, terkenal hingga ke mata Dunia.

Namun apalah arti sebuah nama, dipenghujung tahun 2018 jelang Hari jadinya yang ke-1258 (28 Nopember 2018), Kabupaten Malang, Senin (8/10) sore, dikejutkan dengan adanya kado istimewa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

PT Banner BaitiSholawat

Kado istimewa yang diberikan komisi Anti Rasuah tersebut, tidak seperti kado ulang tahun pada umumnya.

Kali ini, kado yang diterima Kabupaten dengan populasi terbesar di Provinsi Jawa Timur itu, yakni penggeledahan rumah Dinas hingga rumah pribadi Bupati Malang, atas dugaan gratifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan tahun 201.

Bukan hanya itu saja, penggeledahan di hari yang sama oleh petugas KPK, juga berlangsung di Kantor BPKAD Kabupaten Malang.

Dari penggeledahan ini, petugas KPK berhasil menyita beberapa dokumen penting diantaranya, data kepegawaian, surat keluhan dari masyarakat, nota dana tagihan pemenangan Bupati Malang tahun 2015 dan 1 koper warna merah yang diduga, berisikan dokumen penting.

Sementara, oleh petugas KPK pasca penggeledahan di Kantor BPKAD berhasil membawa keluar 2 koper besar warna hitam, yang juga diduga berisikan dokumen penting.

Dihari berikutnya, Selasa (9/10) penggeledahan oleh petugas KPK berlanjut di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

Selain itu penggeledahan juga berlangsung di Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang, yang berada di area perkantoran Block Office, Jl.Trunojoyo Kepanjen serta Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di komplek Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jl. Agus Salim, Kota Malang.

Tak ketinggalan, mobil yang terparkir dihalaman Kantor DKPCK Nomor Polisi (Nopol) N 1165 DY juga jadi sasaran peggeledahan.

Diketahui, mobil tersebut dikendarai Kepala Bidang (Kabid) Perumahan.

“Maaf, tolong jangan ada yang ambil gambar dulu ya, kami akan lakukan penggeledahan di mobil ini,” ujar salahsatu anggota KPK yang bertugas.

“Sebenarnya itu mobil Dinas mas, namun Pak Imam, Kabid Perumahan ganti dengan pelat hitam,” ungkap petugas Satpol PP yang berjaga di Kantor DPKPCK itu.

Tak berhenti disitu saja, Rabu (10/10) KPK Kembali Sambangi Perkantoran Block Office Kepanjen guna melakukan penggeledahan
di kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) serta Kantor Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang, Jl.Sumedang Kepanjen.

Menurut pengakuan Rendra usai penggeledahan sebelumnya, bahwa dirinya sudah berstatus sebagai tersangka.

Itu diketahuinya saat penyidik menyodorkan surat penetapan tersangka ketika menggelar penggeledahan di ruang kerjanya, Senin (8/10) malam lalu.

“Status saya tersangka, itu saya ketahui setelah melihat surat berita acara yang dibawa penyidik. Tertulis tersangka Rendra Kresna,” ujarnya kepada wartawan.

Dalam statusnya itu, Rendra juga menyebut soal kasus yang tengah disidik oleh penyidik Anti Rasuah, yakni kasus DAK tahun 2011.

Pria berkacamata itu juga mengungkapkan, dalam surat tersebut dituliskan dirinya telah menerima gratifikasi dari pemborong (kontraktor) dalam penggunaan alokasi DAK yang dikucurkan oleh pemerintah pusat.

“Saya dikatakan menerima gratifikasi dari pemborong (kontraktor) DAK 2011 itu. Begitu yang tertulis dalam surat,” tutup Rendra.(rud)

sigap88.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE