Mencari Karakter Pendidikan Indonesia

0
1353

Penulis : Agung Kresna Bayu—Mahasiswa Sosiologi UGM

Jogjakarta, Sigap88 – Terjadinya kasus kekerasan yang dilakukan oleh murid terhadap guru merupakan catatan bagi dunia pendidikan Indonesia. Kasus murid yang merokok dan menantang gurunya di salah satu SMP Gresik menjadi perbincangan publik akhir-akhir ini. Sebelum viralnya kasus tersebut, dunia pendidikan Indonesia dihebohkan dengan kasus pemukulan murid terhadap guru di salah satu SMK Makassar, sebelumnya pada medio 2015, kasus pembacokan murid terhadap guru terjadi di salah satu SMK Tangerang. Mengapa hal ini dapat terjadi dalam dunia ‘’pendidikan’’, dimana dianggap sebagai arena untuk mmeberikan transfer pengetahuan dan nilai ?.

Menyoal pendidikan, hakikat dasar pendidikan menurut Ki Hadjar Dewantara adalah—among, momong, ngemong—yang menjadi filosofi dasar pengembangan Taman Siswa. Selain itu, seorang pemikir pendidikan asal Brazil, Paulo Freire menyatakan bahwa pendidikan adalah upaya untuk membebaskan. Akan tetapi, untuk memahami pendidikan bukan hanya terhenti dengan mengetahui definisinya melainkan mengapa definisi tersebut muncul?, Pernyataan Fraire terkait pendidikan adalah upaya pembesasan, tidak terlepas dari latar belakangnya yang hidup dalam kondisi masyarakat menengah ke bawah serta terjadinya penindasan melalui institusi pendidikan.

Membahas kasus kekerasan murid terhadap gurunya, dengan menggunkan hakikat di atas. Ki Hadjar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan harus memperhatikan konsep keselarasan antara budi pekerti, pengetahuan, dan diri anak, lebih lanjut, Ia menegaskan bahwa terdapat pembagian peran pada masing-masing institusi untuk menjalankan keselarasan tersebut. Pertama, budi pekerti dapat diartikan sebagai watak, tata perilaku, dan karakter, dimana fungsi pembentukannya terjadi dalam institusi keluarga. Kedua, pengetahuan dimana pembentukannya melalui institusi pendidikan seperi sekolah dan perguruhan tinggi. Ketiga, diri dengan proses pembentukannya berada dalam lingkungan teman sepermainan. Namun, pembagian tersebut bukan lantas membuat garis pemisah tegas antar satu instusi dengan institusi lainnya melainkan pembagian porsi fungsi utamanya. Sehingga secara luas terdapat keseimbangan dan keterhubungan antar institusi-institusi tersebut dalam mendidik anak.

Kasus siswa yang menantang gurunya menjadi bagian, bagaimana budi pekerti tidak dapat dipraktikan dengan baik, hal ini sejalan dengan pernyataan hari ini, terkait penurunan nilai etika atau budi pekerti anak yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Dalam kasus lain, ujuran “percuma pintar namun tidak memiliki sopan santun dan etika” seringkali terdapat juga terdengar. Hal ini terjadi karena institusi keluarga tidak menjalankan perannya secara maksimal, namun bukan sepenuhnya kesalahan terjadi pada institusi keluarga. Kasus ini juga menjadi refleksi terkait kebijakan pendidikan di Indonesia.

Politisasi pendidikan dengan pergantian kebijakan tergantung pemimpinnya seringkali memaksa kompenan-komponen pendidikan melakukan adaptasi terhadap kebijakan baru padahal kebijakan lama belum tertustakan, misal terkait full day scholl, dimana mengurangi waktu bertemu anak dengan keluarganya, selanjutnya setelah pulang mereka masih harus melalukan pendidikan non-formal dengan les atau kursus demi mengikuti logika “kompetisi” yang terbangun dalam dunia pendidikan Indonesia. Lantas kapan waktu anak tersebut bertemu dan bertukar pemikiran dengan keluargnya?,

Pada sisi lain, berdasarkan alasan keamanan anak, sistem full day scholl tetap berjalan. Berdalih orang tua yang bekerja sehingga anak dianggap rentan. Namun, perlu digarisbawahi bahwa bekerjanya orang tua dengan alasan demi men-sekolah-kan anaknya. Pada posisi ini sebagian orang sering mengatakan bahwa pendidikan itu memiskinkan, pernyataan itu merupakan paradoks dari visi menjadikan pendidikan sebagai pemutus mata rantai kemiskinan.

Uraian ini menjadi gambaran kecil dari kompleksnya permasalahan pendidikan di Indonesia, perlunya keselaraan—berpikir, bertindak, bertutur—terkait pendidikan. Saat Indonesia mencanangkan reformasi birokrasi yang terwujud dalam pembagian tugas pokok dan fungsi birokrasi serta terjadi silang kelembagaan dan transdispilin. Apakah hal tersebut dapat terwujud, saat imajinasi soal pendidikan dari masing-masing pihak masih berbeda-beda. Alih-alih membangun hakikat dasar pendidikan yang terjadi justru saling bertarung demi mewujudkan kepentingannya.(*)

sigap88.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE