Maraknya Pungli Prona di Kecamatan Krejengan, Bara JP Probolinggo Geram

0
0

Probolinggo, SIGAP88 – Begitu maraknya Indikasi PUNGLI terhadap Program Prona, khususnya di Kabupaten Probolinggo membuat Ormas DPC Barisan Relawan Jokowi Presiden (BARA JP) Probolinggo angkat bicara.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Sokaan Kecamatan Krenjengan Kabupaten Probolinggo, dimana untuk pengurusan Sertifikat Prona berbiaya rata rata sebesar Rp. 1.800.000,00.

Warga masyarakat Desa Sokaan, berharap agar DPC Bara JP Probolinggo mampu menegakkan supremasi hukum di desa Sokaan.

Adapun langkah yang ditempuh oleh DPC Bara JP Probolinggo adalah berupaya melakukan mediasi antara kades dengan warganya.

Dan setelah adanya diskusi yang panjang selama kurang lebih 2 pekan, akhirnya kades Sokaan bersedia mengembalikan uang hasil “PUNGLI” dalam pembuatan sertifikat Prona.

Kades telah membuat pernyataan bahwa akan mengembalikan uang masyarakat yang dipungut sewaktu pengurusan sertifikat Prona.

Sedangkan Camat Krejengan yang berkunjung ke kantor desa Sokaan menyampaikan bahwa pemungutan uang sebagai biaya pembuata Prona adalah WAJAR.

“Pemungutan uang sebagai biaya pembuatan sertifikat Prona adalah wajar, dikarenakan dari saat pengukuran, pemberkasan, hingga menjadi sertifikat tersebut tidak sedikit biaya yang dikeluarkan”.

“Dan untuk pemungutan biaya tersebut telah ada payung hukumnya, yakni Perbup No 34 Tahun 2017 dan Surat Gubernur”, ujar camat Krejengan.

Menanggapi pernyataan Camat Krejengan Ketua Bara JP Probolinggo melalui Pengurus Bara Jp Probolinggo Tjandra Wiguna menyampaikan “Tujuan PRONA adalah memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah diseluruh indonesia”.

“Mengenai biaya yang dikenakan untuk sertipikat tanah PRONA, hal itu diatur dalam Keputusan Meneg Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1995 tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Tanah yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria (“Kepmeneg Agraria 4/1995”)”.

“Biaya untuk pelaksanaan pengelolaan kegiatan PRONA bersumber dari rupiah murni pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan ke DIPA-BPN RI”.

“Sedangkan untuk pemohon Sertifikat Prona hanya dikenai biaya materai, pembuatan dan pemasangan patok tanda batas”, ujar Tjandra Wiguna.

Dan berdasarkan hasil Investigasi Tim BARA JP ditemukan, selain di Desa Sokaan juga ditemukan kejadian indikasi Pungli Prona di Desa Dawuhan, Desa Krejengan, Desa Jati Urip, Desa Tanjung Sari, Desa Sumber Katimoho dan Desa Widoro yang kesemuanya itu termasuk berada di wilayah Kecamatan Krejengan.

Dan berdasarkan pengakuan Kades Sokaan kepada tim dari DPC Bara JP Probolinggo menyatakan bahwa Camat Krejengan menerima upeti sebesar 2 juta dan 50 ribu per sertifikat.

Menanggapi pernyataan Kades Sokaan, Tjandra Wiguna menyatakan “Pernyataan Kades Sokaan ini merupakan kunci masuk untuk mengungkap Praktek PUNGLI Prona khususnya yang terjadi di wilayah Kecamatan Krejengan”

“Dan kami Bara JP Probolinggo berkomitmen akan tetap di garis rakyat, mengawal program kerja Presiden yang di peruntukkan bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang lemah dan kaum terpinggirkan”, Tegas Tjandra wiguna Pengurus Bara Jp Probolinggo. (Red).

sigap88.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE