LSM KLK Kecam Tindakan BPRS Diduga Langgar Permendagri

0
787

Sumenep | Sigap88 – Pembangunan Pasar Anom Blok A Kabupaten Sumenep Madura Jawa Timur disinyalir Korupsi Berjemaah

Maktub Syrif Ketua Laknat Koruptor (KLK) menegaskan bahwa proyek investasi bangunan serah guna (BSG) pembangunan pasar anom hanya ‘kedok’ untuk menciptakan korupsi secara berjemaah

Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) telah mejadi sebuah Bank transaksi ‘liar’ dalam kerjasama investasi pembangunan pasar anom dengan PT Maje dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep

“Hal ini, Pemda melalui Bank BPRS telah terbukti membiayai PT Maje selaku investor dengan cara menambahkan menyertakan modal Pemda Sumenep ke Bank BPRS sebesar Rp. 23 Milyar sesuai SP2D Nomor 16267/SP2D- LS tertanggal 30 Desember 2014,” ujar syrif Jum’at (28/06/2019).

PT Banner BaitiSholawat

Padahal BPRS terang- terangan membeli toko, stand dan los pasar diawal tahun 2015 yang masih belum selesai pembangunan pasar anom blok A tersebut

“Jelas pihak BPRS Sumenep melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tengtang pengololaan keuangan daerah,” paparnya

Aktivis Laknat Koruptor Kabupaten Sumenep dengan lantangnya berbicara soal pelanggaran BPRS Sumenep yang membeli toko dan los kepada PT. Maje padahal sesuai ketentuan objek Bangunan Serah Guna berupa tanah atau bangunan tidak boleh dijadikan jaminan maupun menggadaikan tersebut

“Sudah termaktub dalam Peratutan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang milik Negara atau Daerah,” ungkap Syarib

Sementara, Direktur BPRS Sumenep Novi Sujatmiko menyampaikan silahkan saja diuji secara hukum kalau benar-benar ada pelanggaran

“Ketika kami meilakukan pembelian kontrak, maka kami mereview ketentuan-ketentuan tersebut.” kilahnya

Dan melakukan advias kepada ahli-ahli dibidang hukum khususnya biro hukum di Pemerintah Kabupaten Sumenep

“Kalau BPRS Sumenep Tupoksinya adalah Bisnis to bisnis gampang saja,” ujar Novi

Hal ini, dalam pengelolaan pasar anom blok A ada Institusi tersendiri dalam bentuk afiliasi ada koperasi Sumekar Sejahtra dan Pemerintah Kabupaten Sumenep diwakili oleh Disperindag

“Sementara pemilikan toko stantil pengelolaan pasar anom blok A, 90 persen milik BPRS.” imbunya. (Min)

sigap88.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE