LiMA Persoalkan Pendamping PKH Rangkap Jabatan Ke Dinsos Sumenep

0
3381

Sumenep sigap88- Aktifis Mahasiswa yang tergabung dalam LIMA (lingkar intelektual Mahasiswa) mendatangi kantor Dinas Sosial kabupaten Sumenep, Jawa timur untuk menghadap kepala Dinas dengan maraknya pendamping PKH rangkap jabatan

Banyak temuan yang terjadi di desa dan Kecamatan di kabupaten Sumenep pendamping PKH yang merangkap jabatan ungkap Koordinator Lima, Sofyan Mahatma Kamis (09/08).

“Dari hasil temuan kami di lapangan bahwa banyak pendamping PKH yang merangkap jabatan seperti menjadi PPS dan PPK bahkan ada yang maju sebagai Bacaleg, padahal sudah jelas jelas dalam aturan pendamping PKH tidak boleh merangkap jabatan”, papar Sofyan.

Sofyan juga menyampaikan bahwa dalam temuannya ada oknum pendamping PKH yang melakukan praktek pungutan liar (pungli)

“Temuan kami di lapangan ada oknum pendamping PKH melakukan pungutan liar terhadap peserta PKH sampai mencapai RP 50.000 sampai Rp 100.000”, jelasnya.

Syahrawi sebagai kepala bidang (kabid) perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Sumenep, mengaku sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan kepada koordinator kabupaten pendamping PKH.

“Saya sebagai Kabid akan menindak tegas kepada petugas PKH yang benar benar melakukan pungli dan diharapkan kepada Mahasiswa untuk menunjukkan bukti tersebut sebagai dasar bagi kami untuk menindak tegas dan mengenai pendamping PKH yang merangkap dalam aturanya memang tidak boleh”, tegasnya.

Korkab PKH Sumenep, Agus Budi Mulyo, menepis adanya pendamping PKH yang rangkap jabatan Karena yang rangkap jabatan sudah mengundurkan diri.

Agus menambahkan bahwa pendamping PKH yang maju sebagai Bacaleg sesuai aturan maka harus mengundurkan diri, Karena dalam tanda tangan kontrak pendamping PKH tidak diperbolehkan menjadi anggota atau pengurus parpol apalagi sampai nyaleg. (Ain)

Komentar
Content Protection by DMCA.com