Kupas Tuntas Jaringan Oknum Terkait Kasus Pungli Prona di Kecamatan Krejengan

0
0

Probolinggo, SIGAP88 – Yang ke sekian kalinya nama Ed dan Hd menggema dalam setiap gunjingan di kalangan masyarakat kecamatan Krejengan, dan hampir seluruhnya warga pemohon selalu menyebutkan kedua nama tersebut yang menurut warga desa Tanjung Sari dan warga desa Jati Urip, Ed merupakan “mesin” praktek pungli Prona/PTSL di kecamatan Krejengan.

Ed yang di”tua”kan oleh kades-kades di kecamatan Krejengan lantaran kedekatannya dengan pegawai di kantor BPN, oleh karena itu Ed mampu menjadi salah satu “motor penggerak” praktek pungli Prona di kecamatan Krejengan.

Setiap adanya indikasi gejolak di masyarakat, selama ini Ed mampu meredam dengan cara mengintimidasi warga dengan mengancam akan memenjarakan warga yang berani melaporkan adanya praktek pungli Prona di wilayahnya (kecamatan Krejengan)” ungkap warga Jati Urip yang tidak berkenan disebutkan namanya.

Media Sigap88 dalam edisi penelusuran ini menilai mulai ada titik terang terkait peran Ed dalam praktek pungli Prona di kecamatan Krejengan.

Ed yang merasa sangat terganggu dan panik, sehingga merancangkan skenario penangkapan terhadap oknum LSM yang dinilainya sebagai pengganggu “lahan bisnis”nya.

Namun jebakan yang dirancang Ed justru menjadi senjata makan majikan bagi Ed sendiri. Akan tetapi bagi Polres Probolinggo, ibaratnya sekali dayung enam ikan terapung.

Giat OTT oknum anggota LSM (26/4/2018) bagi Polisi justru merupakan langkah percepatan untuk mengungkap jaringan oknum pelaku pungli di kecamatan Krejengan.

Atas terjaringnya 2 orang oknum anggota LSM dalam operasi tangkap tangan di desa Sumber Katimoho kecamatan Krejengan, maka secara otomatis terkuak nama 5 orang oknum kepala desa dan seorang oknum perangkat desa yang terlibat dalam praktek pungli Prona/PTSL di kecamatan Krejengan.

Dengan demikian dapat mempermudah Polisi untuk mengungkap sebagian besar jaringan oknum pelaku pungli di kecamatan Krejengan.

Sewaktu media Sigap88 berkunjung ke rumah Ed guna meminta konfirmasi (3/5/2018). Kepada media Sigap88, Ed mengatakan.

“Itu semua fitnah yang diarahkan ke saya. Saya uda tau LIRA yang mengatakan kalau saya ini koordinator, padahal saya ndak tau apa-apa tentang Prona. Saya hanya disuruh, saya diberi upah dua ratus ribu ya saya jalan”, dalihnya.

Ed yang nampak sekali piawai dalam berkelit dan bersilat lidah tersebut menambahkan “Saya ini cuma buruh tani, utang saya banyak, mobil punya mertua, kursi ini saja masih kredit”, sembari menunjukkan kursi kayu di ruang tamu rumahnya.

Hd yang juga di”tua”kan oleh kades-kades di kecamatan Krejengan lantaran memiliki koneksi di dunia hukum dalam ruang lingkup kabupaten dan dikenal masyarakat sebagai orang yang mampu menyelesaikan permasalahan orang-orang yang berurusan dengan hukum.

Media Sigap88 memantau sewaktu oknum kades Sokaan berurusan dengan hukum dalam praktek pungli Prona yang menjeratnya, yang bersangkutan juga meminta bantuan Hd dengan seringnya ke rumah Hd untuk berkonsultasi terkait permasalahan yang sedang dihadapinya.

Adapun kepada media Sigap88, oknum kades Sokaan mengatakan “Waktu itu saya bersama Ek (kades Dawuhan) ke rumah Hd untuk menyerahkan sisanya, total uang yang diminta sebesar 7,5 juta, untuk apa uang itu saya tidak tahu, saya hanya diminta oleh Hd untuk mengantarkan uang tersebut ke rumahnya. Yang lainnya sudah menyerahkan, Ek juga sudah”, ungkapnya.

Penanganan perkara pungli Prona/PTSL oleh unit Tipikor Satreskrim Polres Probolinggo terkesan lamban, yang mana hingga berita ini diterbitkan (3/5/2018) belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.

Mungkin dikarenakan banyaknya oknum yang terlibat, mulai dari oknum perangkat desa yang meminta uang secara kasar kepada pemohon, adapun oknum perangkat desa tersebut juga mendapatkan bagian, lantas dari pemohon uang diserahkan kepada kepala desa, lalu kemudian kepala desa menyerahkan upeti pada Hd sebesar 7,5 juta.

Selain itu, Rm juga “titip harga” sebesar lima puluh ribu per sertifikat, selain upeti sebesar dua juta.

Adapun biaya pengurusan yang sesuai SKB dengan Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-316A/2817, dan Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Besaran biaya Prona/PTSL adalah Rp 150,000. untuk pulau Jawa dan Bali.

Namun fakta di kecamatan Krejengan, biaya pengurusan sertifikat Prona/PTSL mencapai hingga dua juta per sertifikat untuk sebidang tanah.

Awalnya warga pemohon dikenakan Rp 500,000. Lalu setelah dipikirnya aman, maka harga dinaikkan Rp 700,000. hingga Rp 900,000. Kemudian setelah dirasa aman dan tidak ada gejolak di masyarakat, lantas harga dinaikkan lagi menjadi Rp 1,500,000. hingga Rp 2,000,000.

Warga masyarakat berharap adanya keadilan berupa pengembalian hak dan keadilan sesuai hukum yang berlaku.

Kepada media Sigap88, seorang tokoh masyarakat di desa Sokaan, Abu Bakar mengatakan “Saya harap penyidik dapat segera menetapkan kades Sokaan sebagai tersangka”, tegasnya.

Besar harapan masyarakat Probolinggo kabupaten, khususnya warga kecamatan Krejengan agar aparat penegak hukum mau bersikap adil demi menciptakan Probolinggo yang bersih dan bebas KKN. (TW)

sigap88.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE