Kulin KK Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Hutan

30

Pamekasan | Sigap88 – Pemerintah melalui Perhutani menerjunkan program Kehutanan Sosial bagi masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Wakil Administrator (ADM) perhutani Pamekasan menyampaiian saat ini perhutani sedang menggalakkan program Kehutanan sosial dengan kapasitas tergabung dalam LMDH.

Kami akan memfasilitasi setiap LMDH untuk mengajukan proposal dan kami akan menyerahkan kepada Kementerian LKH untuk di dilakukan pengecekan kelengkapannya,” kata Waka ADM Samiwanto.

Diterangkan oleh Waka Samiwanto, tujuan program Kulin KK untuk memberikan peluang bagi anggota LMDH untuk melakukan penggarapan lahan perhutani secara legal.

“Kalau LMDH telah mendapat rekomendasi dari Kementerian Kehutanan maka warga bisa menggarap kawasan hutan selama 35 tahun,” jelasnya.

Dengan begitu, warga bisa menggarap lahan hutan dengan menanami bermacam jenis tanaman di bawah pohon tegakan. “Warga bisa menanami bermacam jenis tanaman di bawah pohon tegakan,” ucapnya.

Tanaman tersebut diantaranya tanaman Porang, padi, jagung, namun bagi agro jagung dan padi melalui perjanjian kerjasama maka, sharingnya 90% : 10% (90 prosen untuk penggarap dan 10% untuk Pengelola). “Kedua belah pihak berkewajiban membayar Pungutan Negara Bukan Pajak (PNBP),” tambahnya.

Untuk tanaman yang ada tanaman tegakan (pohon jati) yang sudah ada dalam kawasan hutan bisa dijadikan agunan pinjaman ke BLU,

“Apabila tanaman porang ada di bawah pohon tegakan maka, apabila sampai masa daur ditebang oleh Perhutani masyarakat dapat bagi hasil 25% setelah kayunya dijual dengan memperhatikan faktor yang lain,” tuturnya.

Pengelola di wilayah kawasan hutan harus ikut menjaga keberhasilan tanaman diwilayah wengkon LMDH hususnya tegakan harus tetap terjaga sampai masa tebang.

Asper /BKPH Kangean Barat Marinus menyampaikan pula, pihaknya siap membantu terhadap Kelompok masyarakat atau LMDH yang ingin mengajukan kerja sama dengan pola kemitraan di wilayah BKPH Kangean barat

“Kami siap membantu LMDH proses penyelesaian administrasi proposal pengajuan Kulin KK kepada kementerian LHK lewat Perhutani KPH Madura untuk mendapat akses legal menggarap lahan dalam kawasan hutan diwilayah BKPH Kangean Barat,” ungkap Marinus.

Persyaratan bagi anggota LMDH kata Marinus, mereka yang memenuhi kriteria ,diantaranya petani gurem punya lahan garapan kurang dari setengah hektare, bukan PNS dan ada persyaratan lain yg harus dipenuhi terkait hal tersebut. “LMDH siap bekerja sama yang baik dengan Perhutani jangan sampai ada benturan dengan kepentingan lain, sehingga program Pemerintah Perhutanan Sosial ini menjadi terhambat,” terangnya.

“Saat ini kita berupaya bagaimana LMDH yang telah mengajukan proposal kemitraan bisa segera dapat persetujuan dari menteri LHK, sehingga apapun kegiatan mereka dalam kawasan hutan menjadi legal,” pungkasnya. (Rob/Erw).

sigap88.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE