KPU Sumenep Buka Lowongan 30.205 Petugas KPPS untuk Pemilu 2019, Ini Syaratnya

0
529
Syarat pendaftaran menjadi petugas KPPS

Sumenep SIGAP88 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep, Madura, Jawa Timur membuka rekrutmen petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019.Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU Sumenep, Abd Waris, Selasa, (12/03)

“KPU Sumenep dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019 membutuhkan sebanyak 30.205 anggota KPPS yang akan ditempatkan di 4.315 Tempat Pemungutan Suara (TPS-red), nantinya 7 personil akan di tempatkan di masing masing TPS” paparnya

Dia menambahkan, “Bagi warga Sumenep yang berminat silahkan langsung ke Sekretariat PPS di setiap desa”, “imbuh Waris

Waris menjelaskan bahwa proses perekrutan petugas KPPS berbeda dengan pemilu 2014 silam. Sebelumnya, perekrutan dilakukan dengan penunjukan.

“Kali ini, rekrutmen petugas KPPS, bukan penunjukan namun lewat pendaftaran. Artinya, rekrutmen secara terbuka. Semua masyarakat bisa untuk mendaftar,” jelasnya.

Namun, untuk bisa lolos tahapan, calon petugas KPPS harus menyelesaikan sejumlah persyaratan. Di antaranya, minimal berusia 17 tahun atau berijazah SMA sederajat.

Selain itu, kata Waris, “berdomisili di wilayah KPPS dan bersih dari narkoba.Termasuk juga tidak punya ikatan keluarga dengan penyelenggara lain, bukan pengurus partai, bukan tim kampanye, bukan mantan napi diatas 5 tahun” jelasnya

Dijelaskan Waris, untuk pendaftaran dimulai sejak 28 Februari 2019 hingga hari ini, 12 Maret 2019.

“Pelaksanaan pemilu tahun 2019 berbeda dengan pelaksanaan di tahun sebelumnya, karena selain akan memilih Anggota DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD, juga akan dilakukan pemilihan Presiden-Wakil Presdien”, jelas pria yang berkantor di Jl. Asta Tinggi No. 99, Kebonagung – Sumenep ini

Disinggung terkait Honorium anggota KPPS Waris mengatakan, “honor KPPS tidak jauh berbeda dengan honor yang diterima pada pemilu sebelumnya, dengan besaran honor yang akan diterima Rp 500.000 per orang” jelas Waris

Mengenai Besaran honor KPPS yang akan diberikan, disesuaikan dengan Surat Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor S-118/MK.02/2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden, serta Tahapan Pemilihan Umum Gubernur/Bupati/Wali Kota Serentak.

“Kami hanya menjalankan sesuai dengan regulasi yang sudah di tetapkan”, pungkas Waris. (Koes)