Korupsi Dana Desa, Kades di Tulungagung Dijebloskan ke Penjara

0
13082

Terbongkar MANTAN Sekdes “Bernyanyi”

Tulungagung, SIGAP88 – Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Tulungagung menahan Suprapto, Kepala Desa Sumberingin Kulon, Kecamatan Ngunut.

Informasi yang didapat SIGAP88 terkait penahanan Suprapto dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadapnya, Senin (16/7/2018) pagi hingga sore hari.

Pemeriksaan kali pertama ini dilakukan, setelah Suprapto berstatus sebagai tersangka.

“Kemarin sore langsung kami lakukan penahanan setelah pemeriksaan,” kata Kapolres Tulungagung AKBP Tofik Sukendar didampingi Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tulungagung, AKP Mustijat Priyambodo, Selasa (17/7/2018).

Tofik menjelaskan, penahanan dilakukan, dengan alasan agar tersangka tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

” Kami tahan agar tersangka tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti” terangnya

Namun hingga kini penyidik belum mau mengungkapkan berapa kerugian negara dalam kasus ini.

“Nanti kami akan jelaskan,” kata mantan Kapolres Sampang ini

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah selesai menghitung kerugian negara dalam perkara ini.

Selain itu, penyidik juga telah memastikan ada unsur memperkaya diri sendiri dan penyalahgunaan wewenang.

Usai melakukan proses penyelidikan panjang, akhirnya penyidik menetapkan Suprapto sebagai tersangka.

Total anggaran Dana Desa (DD) yang disalurkan ke Desa Sumberingin Kulon tahun 2015 sebesar Rp 264.257.177, sedangkan ADD sebesar Rp 419.400.000.

Sementara tahun 2016 desa ini mendapatkan alokasi DD sebesar Rp 596.185.000 dan ADD sebesar Rp 398.700.000.

Mencuatnya kasus ini setelah mantan sekretaris desanya, Sunarsih “bernyanyi”.

Sebelumnya Sunarsih selalu menolak permintaan Kades, karena menilai permintaan Kades menyalahi aturan.

Kades kemudian mengajukan surat permohonan pemindahan (mutasi) Sunarsih ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Atas permintaan Kades, BKD memindahkan Sunarsih ke staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Namun kepindahan Sunarsih justru membongkar semua penyelewengan di desa ini.

Polisi kemudian merespon aduan masyarakat dan melakukan penyelidikan.

Modus yang digunakan tersangka dengan memanipulasi kegiatan proyek fiktif, kemudian meminta DD dan ADD yang telah dicairkan oleh Bendahara untuk kegiatan di luar rencana.

“jadi tersangka ini melakukan tindakan pengerjaan proyek diluar rencana, kalau tadi ngakunya digunakan untuk membangun beberapa proyek tapi ini masih terus didalami,” Tegasnya.

Selain kegiatan yang tidak sesuai dengan RAB, Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang dibuat oleh sang Kades juga tidak dilengkapi dengan bukti pendukung.

“SPJ yang dibuat Kades juga tidak dilengkapi dengan bukti pendukung.” Tutur pria ramah itu lebih lanjut.

Pihaknya juga mengungkapkan besar kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus ini. Pasalnya hingga saat ini masih terus dilakukan pengembangan atas kasus itu. “Sangat mungkin, ini akan kita kembangkan terus,”  katanya tegas.

Kini akibat perbuatanya, tersangka terancam dijerat dengan pasal 2 ayat (1) , pasal 3 dan atau pasal 9 Undang Undang nomer 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Sekedar diketahui, Dana desa tak boleh diselewengkan. Karena itu, pemerintah telah membentuk Satgas Dana Desa

“Kalau ada indikasi penyelewengan atau kriminalisasi kepala desa, laporkan ke Satgas Dana Desa di nomor 1500040. Itu dalam waktu 3×24 jam kita pasti kirim,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo beberapa waktu lalu(Don/Red)

sigap88.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE