KOMPAK Nilai, Bupati Sumenep Gagal Nata Kota Bangun Desa

0
169

Sumemep, SIGAP88 – Komunitas Pemuda Anti korupsi (KOMPAK) kembali turun ke jalan, Selasa (08/01), hal ini membuktikan bahwa gerakan rakyat semakin masif dan terus menyuarakan terhadap ketimpangan yang terjadi di Kebupaten Sumenep Jawa Timur

Koordinator Lapangan (Korlap) Faiq ‘menelanjangi’ kegagalan dalam kepemimpinan Bupati Sumenep Busyro Karim, sampai pada puncak akhir jabatan.

“Sampai hari ini masyarakat digantungkan dengan harapan untuk merasakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat” kata Faiq, dalam orasinya, Selasa(08/01)

Faiq mengatakan, Simbolis Nata kota Bangun Desa, menjadi simbolis kekerasan pada masyarakat artinya digunakan saat kampanye politik untuk meraih kepercayaan masyarakat guna merebut jabatan kekuasan

“Dalam hal ini, sengaja membiarkan desa terpencil tidak ada perubahan signifikan, Bupati Sumenep Busyro Karim memprioritaskan Visit Sumenep, tapi akhir dari acara tersebut belum ada satupun yang terbukti secara obyektif” tegasnya

Tujuan gerakan rakyat adalah “ingin menagih janji -janjinya, seperti halnya banyaknya akses jalan di pedesaan tidak ada perhatian untuk dibangun dengan baik, namun seakan-akan pejabat pemerintah Kebupaten Sumenep melepaskan tanggung jawab sebagai amanah yang sudah diberikan”, ungkap Faiq

Lanjut Faiq, Padahal pembangunan infrastruktur di pedesaan menjadi prioritas utama sebagai ruang kesempatan untuk terus meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, kesenjangan kesejahteraan rakyat semakin meningkat, dalam kausal tersebut, hanya pemerintah yang hidup nyaman di atas penderitaan masyarakat yang notabene ingin hak sama juga hidup nyaman.

Apalagi dari segi pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu, seharusnya mendapatkan uluran tangan dari rezim Busyro Karim, agar secara ekonomi terbantu dan hidup layak dalam sosial masyarakat

“Rezim har ini, kepemimpinan Busyro Karim sudah terbukti gagal memberikan kenyamanan bagi elemen masyarakat di pedesaan, justru itu kami terus memperjuangkan”, tegasnya

Dalam Peraturan Mentri PURP No 13 Tahun 2016 dengan peraturan tersebut, pemerintah Kebupaten Sumenep berhak mengajukan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) , dibawah Dinas Cipta Karya, sampai detik ini dinas tersebut ‘Alergi’ dalam memperjuangkan BSPS yang menjadi kebutuhan rakyat miskin.

Perwakilan pengunjuk rasa di terima oleh Bupati Sumenep yang di wakili oleh salah satu staf Pemkab Sumenep, Carto dan menjelaskan secara detail tentang apa yang menjadi tuntutannya.

Carto menyampaikan “infrastruktur sudah menjadi atensi Bupati Busyro, dan di tahun 2019 daerah Guluk guluk akan ada realisasi perbaikan infrastrukur, bukan permohonan sekarang harus sekarang juga, tetap melalui proses”, ucap Carto.

Disinggung Mengenai RTLH, “bahwa pengajuan ada yang melalui kepala desa dan wakil Rakyat sehingga pemetaannya sudah ada, dan proses tersebut harus bertahap, tidak sekaligus dapat tapi di sesuaikan dengan anggaran yang ada” tandasnya. (Min)