Komisionir Bawaslu Sumenep Warning Jajaranya Perketat Pengawasan

0
9512

Sumenep sigap88- Demi menekan terjadinya tindakan yang mengarah pada prilaku tindak pidana pemilu, maka BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) Sumenep harus aktif dalam pengawasan hasil pemilu 2019.

“Saya intruksikan kepada segenap anggota Bawaslu agar selalu aktif dalam menjaga dan mengawasil hasil pemilihan umum (pemilu) 2019”, kata Abd Rahem Komisiones Bawaslu Sumenep.

Bahkan dirinya menyampaikan, dengan pengawasan yang ketat bisa menekan terjadinya tindakan yang mengarah pada prilaku tindak pidana Pemilu, seperti adanya oknum yang mempengaruhi penyelenggara yang mengakibatkan berubahnya perolehan suara salah satu calon.

“Kami memastikan pemilihan umum(Pemilu) 2019 ini berjalan sesuai dengan UU dan peraturan yang ada”, jelasnya.

PT Banner BaitiSholawat

Dengan begitu pemilihan umum di kabupaten Sumenep benar benar Jurdil. “Jika ada yang sengaja melakukan atau melaksanakan kecurangan dalam perolehan suara akan berurusan dengan hukum”, paparnya.

Apabila ada yang benar benar melakukan kecurangan, melanggar Pasal 532 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017, “setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan peserta peserta pemilu menjadi berkurang dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (Empat puluh Delapan Juta rupiah) ujarnya.

Kendati begitu kata Rahem, jika dalam rekapitulasi ada ketidak sesuaian dan ada gugatan dari saksi yang diakibatkan karena salah tulis, maka petugas penyelenggara harus membongkar ulang kotak suara untuk melihat rekapitulasi perolehan suara yang tertera di kertas plano.

“Apabila ada gugatan dari saksi karena tidak sinkron dengan perolehan suara maka, tinggal disesuaikan hasilnya dengan rekap yang ada di Plano itu,” imbuhnya.

Sedangkan menurut Syafrawi, sesuai Pasal 505 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, menegaskan Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi perolehan suara, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 Tahun.

“Dalam Pasal 504 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, menekankan kepada setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan perhitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 389 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 Tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah),” ungkap Syafrawi salah satu pengamat hukum Sumenep.

Syafrawi berharap agar, masyarakat dan juga saksi untuk terus melakukan pengawasan, karena tahapan Pemilu masih belum selesai. “agar penyelenggara Pemilu benar-benar amanat rakyat demi terciptanya Pemilu yang jujur, bersih dan adil,” tegasnya. (Koes).

sigap88.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE