Komisi III DPRD Sumenep Minta Pengadaan Kapal DBS III Diusut Tuntas

0
364

Sumenep SIGAP88 – Pengadaan Kapal Motor Penumpang (KMP) Dharma Bahari Sumekar (DBS) III kabupaten Sumenep, Jawa timur, semakin menuai protes dari banyak kalangan.

Kali ini, komisi III DPRD Sumenep Joni Widarso menyampaikan kepada awak media bahwa pihaknya mendesak agar pihak pengadaan kapal harus ditelusuri secara mendalam terkait dengan spesifikasi teknis dan kerusakan yang terjadi pada mesin.

“Harus ada pengawasan atau penelusuran terkait dengan spesifikasi teknis dan kerusakan pada mesin”, kata Joni, Kamis,(14/03)

Joni menegaskan, seharusnya rekanan mengambil sikap untuk segera memperbaiki, karena hal itu masih dalam pemeliharaan.

“Sehingga sangat di mungkinkan semua pihak punya hak untuk menelusurinya terlebih dari pihak pelaksana hukum” terang Joni.

Hal itu di sampaikan pula oleh, salah seorang aktivis SI (Sumenep Independen) Syahrul Gunawan, “pihak terkait dalam hal ini penegak hukum harus segera menyikapi keberadaan kapal DBS III yang mengalami kerusakan, padahal masih baru diserahterimakan, diketahui pula kapal tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat kepulauan”, jelasnya.

Spesifikasi teknis patut dipersoalkan, mengingat sebelum pelayanan di lakukan kepada masyarakat kepulauan sudah mengalami kerusakan

“Belum dipergunakan saja sudah rusak, maka sangat perlu dicurigai apa yang salah dengan kapal DBS III”, jelasnya pula.

Masyarakat kepulauan juga mempertanyakan terkait dengan kecepatan kapal DBS III dimana menurut informasi akan lebih cepat daya tempuhnya dari pelabuhan Kalianget ke pelabuhan Batu guluk, pulau Kangean.

“Kecepatan kapal DBS III di atas 8 knot per jam, bahkan bisa sampai 15 knot per jam. Ternyata dari hasil hearing komisi III dan PT Sumekar tidak mampu untuk menempuh jarak itu”, ucap Syahrul.

Sehingga sangat di perlukan pihak terkait seperti Inspektorat untuk menelusuri masalah ini. Sehingga, kapal yang dicanangkan sebagai penambahan transportasi laut bisa terwujud.

Sementara, awak media juga menghubungi Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) untuk dimintai keterangan, sayangnya saat di hubungi melalui sambungan telepon selulernya tidak merespon, meski nada sambungnya aktif. (Koes)