Kerjasama Pengelolaan Pemandian Tasnan Menuai Kontroversi, Wabup Angkat Bicara

319

Bondowoso, SIGAP88 – Ada tiga temuan hasil Audit BPK , tentang kerjasama aset pemandian Tasnan. Pertama, pemilihan pelaksana kerjasama tidak melalui tender. Kedua, tidak ada dasar perhitungan Kontribusi. Dan, Ketiga, perjanjian belum mengatur secara jelas kontribusi dan bagi hasil.

Tiga hasil temuan BPK tersebut akhirnya menuai protes dari banyak kalangan di Kabupaten Bondowoso, salah satunya DPC Barisan Relawan Bhineka Jaya (BARA BAJA) kabupaten Bondowoso.

Ketua Bara Baja Bondowoso, Ifan mengatakan, “Hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)  tentang kerjasama pemanfaatan aset pemandian Tasnan, mengakibatkan potensi kekurangan pada penerimaan daerah”.

“Tim koordinasi kerjasama daerah kurang cermat dalam menyusun perjanjian kerjasama pemanfaatan aset, yang seharusnya itu wajib lelang, tetapi hal itu tidak dilakukan”, ujarnya.

“Setiap penggunaan aset Negara yang dipihak ketigakan harus sesuai dengan Perundangan-undangan yang ada. Jika terjadi kesalahan segera mungkin untuk ditinjau ulang. Saya berharap pemerintahan yang baru segera mengambil sikap”,  harap Ifan.

Sementara itu Wakil Bupati Bondowoso H.Irwan Bachtiar Rahmad ketika dikonfirmasi menyampaikan, “Negara ini Negara hukum, semuanya harus berdasarkan Undang-Undang yang ada. Jika terjadi kesalahan, se segera mungkin untuk dilakukan perbaikan. Terutamanya tentang perjanjian kerjasama itu. Terkait dengan klausul kontribusi dan bagi hasil, akan segera dilakukan tidak lanjut terkait dengan permasalahan tersebut”.

Menurut, Wabup hasil audit BPK, tim koordinasi dianjurkan untuk merubah perjanjian “Harus segera ditinjau ulang sesuai dengan Nomen Klatur yang ada , jadi saya akan segera meminta kepada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) sesegera mungkin menyelesaikan persoalan ini,” ungkap wabup di rumah dinas, Kamis ,6/12/2018.

“Besaran kontribusi dan pembagian keuntungan dalam kerja sama pemanfaatan pemandian Tasnan sejatinya pengelolaan aset disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 tahun 2016,” imbuhnya.

“Kita akan segera tinjau ulang surat keputusan bupati dengan nomor 188.45/ 885/ 430.6.2/ 2014 yang dilanjutkan surat keputusan DPRD Nomor 170/ 25/ 430.9/ 2014 tentang persetujuan kerjasama Pemda dengan PT. Dian Graha Utama. Mohon sedikit bersabar karena saya juga baru menjabat, tapi saya pastikan pengelolaan aset ini akan segera kita bahas,” pungkas Wabup Bondowoso. (Red).

Jika ada pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan silahkan menggunakan Hak Koreksi & Hak Jawab Via Email : redaksi@sigap88.com atau WA 0838 3025 3823 dan Telp 081 249 484 666 Sesuai UU No. 40/1999 Pasal 5 Tentang PERS