Kemelut Perangkat Desa, Warga Sapeken Audiensi Dengan Komisi I DPRD Sumenep

292

Sumenep | Sigap88 – Warga Kecamatan Sapeken yang terdiri dari beberapa Desa Mendatangi kantor DPRD Sumenep untuk melakukan Audiensi dengan Anggota Komisi I tentang Pengangkatan Perangkat Desa dan pemberhentian Perangkat Desa.

Warga yang melakukan Audiensi dengan Komisi I DPRD Sumenep tersebut diantaranya perwakilan dari Desa Tanjung Kiaok, Desa Sepanjang, Desa Sasi’il Desa Sakala bahkan ikut pula warga Kecamatan Gapura, Desa Palo’loan.

Hadir dalam Audiensi di Komisi I DPRD Sumenep diantaranya Kabag Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( DPMD) Sumenep, Supardi, Ketua Komisi I Darul Hasyim, H. Muta’im, Irwan Hayat, Sekretsris Komisi I Suroyo.

Sekretaris DPMD Sumenep Supardi menyampaikan, sesuai regulasi dan sesuai dengan Perbup (Peraturan Bupati) Nomer 8 tahun 2020 yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.

“Perangkat Desa bisa diberhentikan asal memenuhi perundang undangan dan dipaksa diberhentikan dengan tidak sesuai dengan perundang undangan, itu sah diberhentikan,” kata Supardi.

Namun, apabila perangkat Desa diberhentikan tidak sesuai dengan perundang undangan, maka perangkat Baru tidak akan mendapatkan nomer induk perangkat Desa dan tidak mendapatkan Siltap.

Menurutnya, tahapan pemberhentian perangkat Desa sesuai dengan perundang undangan harus melalui surat tegoran minimal 2 kali dan dilakukan pemberhentian sementara yang di lanjutkan dengan pemberhentian tetap. “Apabila pihak perangkat desa merasa tidak puas dengan pemberhentiannya, bisa melakukan tuntutan ke Tata Usaha Negara (TUN),” jelasnya.

Bahkan, pemberhentian perangkat Desa harus sesuai dengan Permendagri dan Perbup, pemberhentian perangkat Desa harus melalui rekomendasi dari Camat.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Darul Hasyim menyampaikan, titik permasalahan yang dihadapi adalah mengenai pemberhentian perangkat Desa yang belum berumur 60 tahun.

“Dalam UU Desa dan Permen, perangkat Desa sebagai pembantu kepala Desa, dan kewenangan penuh untuk mengangkat dan memberhentikan ada di tangan Kepala Desa,” kata Darul.

Namun, didalamnya diatur didalam Perbup dan Permen seperti contohnya, ada persetujuan dari Camat, umur dan pendidikan. “Dalam hal ini Kepala Desa mempunyai oteritas tunggal, cuma diatur melalui beberapa mekanismenya,” papar Darul.

“Dengan adanya mekanisme tersebut, agar Kepala Desa tidak semena mena dalam menggunakan peranannya sebagai kepala Desa, sehingga diaturlah dalam Permen dan Perbup,” pungkasnya. (Ain)

sigap88.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE