Kampanye di Dunia Pendidikan,Bawaslu Kab. Malang Angkat Bicara

0
156

Malang,Sigap88-Seperti yang dikutip media surabayaonline.com tentang berkampanye diranah pendidikan saat aroma kepentingan politik saat ini mulai marak, dan terlihat banyak yang melanggar aturan yang berlaku.

Seperti yang terjadi pada 10/10/2018, berjalan di balai pertiwi kampus universitas Machung, jalan Puncak Tidar kabupaten Malang.

Ditutupi dengan kemasan acara sosialisasi 4 pilar kebangsaan, anggota DPR RI dari fraksi PDIP Ahmad Basarah melakukan sosialisasi dirinya, sebagai caleg DPR RI dari dapil Malang Raya dan juga sosialisasi Pilpres 2019.

Dalam penyampaian orasi politiknya di hadapan, kurang lebih 100 orang peserta, yang kebanyakan adalah mahasiswa kampus tersebut dia mengatakan bahwa pembagunan  di Indonesia ini, berjalan seperti tarian poco-poco yang selalu maju mundur tidak pernah selesai.

Dan Jokowi walaupun dia terpilih dua kali tidak akan mampu menyelesaikan masalah pembangunan bangsa ini.”

Terkait dengan dengan memilih kriteria pemimpin, Basarah mendelegasikan, agar semua orang memilih pemimpin yang kinerja sudah terbukti, seperti partai PDIP di mana dia pada saat ini juga menjadi caleg (calon anggota legeslatif) dari partai tersebut.

Terkait masalah ini hari ini Kamis (11/10/2018) awak media mencoba menghubungi Masruri Panwas Dau kabupaten Malang, dari perbincangan kmelalui pesan WA, pihak Panwas Dau mengakui bahwa mereka tidak ada di lokasi acara, dan akan melakukan klarifikasi terkait masalah ini, pada pihak penyelenggara, apabila di temukan pelanggaran maka mereka akan mengambil tindakan.

Ketika menghubungi salah satu penyelengara acara dari Machung, pria yang juga dosen di kampus ini menjelaskan bahwa yang mereka lakukan sudah sesuai rencana dalam mengisi kuliah umum, dan saat ditanya kenapa harus Ahmad Basarah yang jelas punya kepentingan praktis menjadi calon anggota DPR RI dapil Malang Raya yang menjadi nara sumber, pihak penyelenggara ini tidak memberi jawaban (red)

George Da Silva bertindak sebagai Bawaslu Kabupaten malang Angkat bicara ” mengacu pada undang undang KPU pada pasal 280 Ayat 1 huruf H bahwa baik itu menggunakan fasilitas umum,fasilitas pemerintah ataupun Ruang Pendidikan itu ada ancaman hukuman dengan dijerat pasal 521 dengan hukuman kurungan penjara maksimal 2 tahun dan denda Rp 24 juta Rupiah.”terangnya.

George juga menambahkan ” jika memang salah satu paslon berkampanye di wilayah pendidikan,maka George akan memanggil wilayah tugas bawaslu diteritorialnya.” Ucapnya, George juga berharap semua paslon harus paham betul UU KPU,terang george saat dihubungi lewat via ponsel.(Rud)

Jika ada pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan silahkan menggunakan Hak Koreksi & Hak Jawab Via Email : redaksi@sigap88.com atau WA/Telp 0838 3025 3823 Sesuai UU No. 40/1999 Pasal 5 Tentang PERS