Hari Ini, DPR Resmikan UU Antiterorisme

0
0

Jakarta, SIGAP88 – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) hari ini, Jumat,25 Mei 2018 akhirnya menyetujui Revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.

Undang-undang ini disahkan melalui sidang paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Kompleks Parlemen Senayan.

“Apakah RUU tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme dapat disetujui untuk disahkan sebagai undang-undang?” tanya Agus diikuti kata sepakat seluruh anggota dewan yang hadir.

Pengesahan dilakukan setelah seluruh fraksi dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-undang Antiterorisme yang digelar sehari sebelumnya akhirnya menyepakati poin definisi terorisme yaitu rumusan alternatif kedua yang menyertakan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan.

Sebelumnya, Ketua Pansus RUU Antiterorisme M Syafii melaporkan hasil pembahasan RUU.

Syafii menjelaskan hal-hal baru yang dimuat dalam RUU Antiterorisme. “Mengatur kriminalisasi baru yang sebelumnya bukan tindak pidana terorisme,” sebut Syafii.

Kriminalisasi baru yang dimaksud Syafii ialah mengatur soal jenis bahan peledak, dapat memproses orang yang mengikuti pelatihan militer atau paramiliter atau latihan lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme

Syafi’i menambahkan DPR mengamanatkan pemerintah agar Peraturan Pemerintah (PP) bisa keluar paling lambat 100 hari setelah disahkan.

UU Terorisme juga membutuhkan Peraturan Presiden untuk mengatur soal pasal pelibatan TNI dalam menanggulangi terorisme.

“Dan khusus tentang pelibatan TNI tidak melalui peraturan pemerintah tapi perpres,” imbuh Syafi’i

Diketahui, RUU Antiterorisme sempat molor selama dua tahun. Pembahasan mengenai RUU tersebut semakin ramai didesak setelah peristiwa terorisme yang terjadi beruntun di Depok, Surabaya, dan Sidoarjo.

Seolah tak ingin disalahkan, saling bantah antara DPR dan pemerintah terkait penundaan pembahasanpun sempat mewarnai dinamika. Bahkan presiden juga sempat menegaskan akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) jika RUU Antiterorisme belum juga segera disahkan.(Red)

sigap88.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE