Guru Honorer Gelar Aksi di Pemkab Sumenep

0
261

Minta Pemerintah Daerah Lakukan Pressing Ke Pemerintah Pusat Hak Mereka Dipenuhi Jadi PNS

Sumenep, SIGAP88 – Para Guru Honorer melakukan aksi demonstrasi ke kantor DPRD Kabupaten Sumenep, Kamis, (20/09).

Mereka menolak penerimaan CPNS Umum, yang pengumuman formasinya dibuka mulai 19 September 2018.

1000 guru honorer ini juga menuntut agar segera diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS), karena sudah belasan tahun mengabdi untuk mencerdaskan anak bangsa dan memberikan yang terbaik pada anak didiknya, tapi Pemerintah hari ini sama sekali tidak pernah memperhatikan nasib status yang belum juga menjadi Pegawai Negeri Sipil(PNS)

Pantauan SIGAP88.com dilokasi, Massa melakukan long march dari depan Masjid Agung Sumenep ke Kantor Pemkab di jalan dr Cipto. Sebagian membawa poster dengan tulisan, ‘Jangan sia-siakan pengabdian kami,’ dan juga ‘berikan kami upah yang layak,’.

Di halaman DPRD Sumenep, mereka melakukan orasi meminta kepada wakil rakyat untuk ikut memperjuangkan nasib mereka.

“Sejak beberapa tahun lalu, K2 dijanjikan untuk diangkat menjadi PNS. Tapi sampai saat ini justru tidak ada kejelasan, apalagi kami telah lama mengabdi (sebagai tenaga honorer),” kata kordinator lapangan (korlap) Rahman, mewakili tenaga guru honorer lainnya.

Rahman memaparkan dengan tegas, bahwa Permen Pan RB No 36 dan 37 Tahun 2018 dinilai tidak memanusiakan manusia

Selain itu guru honorer yang mengabdikan dirinya di daerah berjuluk kota keris itu menilai rekrutmen Calon PNS yang dikeluarkan pemerintah tidak memihak kepada para tenaga honorer, terlebih batasan usia yang dijadikan sebagai prasyarat dalam proses rekrutmen.

“Salah satu syarat rekrutmen minimal berusia 18 tahun dan maksimal usia 35 tahun, sementara sebagian besar K2 melebihi usia maksimal karena sudah lama mengabdi,” ungkapnya.

Masih kata dia “kami Guru honorer sama dengan guru guru PNS yang membedakan adalah kesejahteraannya yang belum dirasakan oleh kalangan guru honorer”, ungkap Rahman

Perhatian pemerintah Daerah Bupati Busyro Karim memberikan tunjangan sekitar Rp 350.000 perbulan, ini sangat jauh dari kesejahteraan sebagai guru yang sudah mengabdikan dirinya kepada Negara

Tidak hanya itu, pihaknya juga meminta pemerintah daerah maupun DPRD Sumenep agar melakukan pressing kepada pemerintah pusat untuk menyampaikan aspirasi para tenaga honorer K2. Khususnya honorer K2 di daerah berjuluk Bumi Sumekar

Usai berorasi di depan kantor DPRD Kabupaten Sumenep para pendemo ber antraksi membaca Surat Yasiin,Tahlil dan sholat Dzuhur agar permintaannya dikabulkan dari Guru Honorer menjadi Guru sipil

Sementara itu, Sekda Kabupaten Sumenep, Edy Rasyiadi mengatakan, pihaknya telah menyampaikan terkait keinginan para tenaga honorer kepada Menpan RB agar diangkat secara langsung.

“Mungkin saat ini dalam pembahasan di Menpan RB, karena beberapa waktu lalu kami telah menyampaikan hal itu,” jelas Edy Rasyiadi.

“Pemerintah Daerah tidak punya hak untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil, kami cuma menunggu surat dari pemerintah pusat” pungkasnya (Leh/Min)

sigap88.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE