Format Tagih Janji Statement Kapolresta Pasuruan Terkait Tambang Ilegal

0
116

Pasuruan, sigap88 – Ismail Maki, ketua Format (forum rembuk masyarakat timur) datangi Mako Polres Kota Pasuruan yang terletak di Jl. Gajah Mada 9 Pasuruan, untuk tagih janji ucapan Kapolres Kota Pasuruan AKBP Rizal Martomo, S.I.K terkait statement akan penindakan tambang liar di wilayah sektor timur, Jum’at (4/5/18).

Sebagaimana yang telah dilansir oleh media online titiksatu.com. bahwa pernyataan Kapolresta Pasuruan melalui Kasubbag Humas AKP. Endy Purwanto tersebut mengatakan tak ada toleransi terkait tambang ilegal. “Polres Kota akan menindak tambang liar yang masih nekat beroperasi. Bapak Kapolres tidak main-main dengan persoalan ini. Apalagi informasinya, penambang liar sudah menggunakan kekuatan preman, ” tegas Kasubbag Humas dalam pemberitaan titiksatu.com.

Maki yang ditemani oleh Ridwan Ovu yang notabene ketua LSM RI, dalam kedatangannya ke Polresta Pasuruan, disamping untuk menagih janji akan statement Kapolres melalui Kasubbag Humas, dirinya juga membantu polresta dengan membawa data-data terkait tambang liar yang dipergunakan untuk pengurugan pembangunan jalan Tol.

Maki minta agar seluruh keberadaan tambang ilegal yang berada diwilayah hukum polres pasuruan kota untuk segera ditutup. “Upaya preventif dalam rangka agenda pemberantasan korupsi harus lebih ditingkatkan. Tindakan hukum atas perilaku korupsi merupakan cambuk yang diharapkan oleh kita semua, agar memberikan efek jera pada pelaku korupsi, karena tindakan preventif hanya akan memberikan efek berkesinambungan dimasa mendatang,” Ujar Maki.

Dalam suratnya, Maki meminta agar melakukan penindakan pada pelaksana proyek jalan Tol, yaitu PT. PP (persero) Tbk, PT. Waskita Karya (persero) Tbk, PT. Adhi Karya (persero) Tbk, dan PT. Wijaya Karya (persero) Tbk, atas dugaan kerugian negara pada pekerjaan proyek pembangunan jalan Tol Pasuruan- Probolinggo, dan Gempol – Pasuruan yang diduga telah sengaja memasukan material urugan (e_filling) dari tambang tambang Illegal (tidak berijin).

Selain itu, Maki juga minta pada Kapolresta pasuruan, agar melalukan penindakan hukum pada para pelaku penambang liar dan oknum-oknum yang membekingi tambang liar tersebut. “Polres bisa memproses hukum pada para pelaku tambang liar dan pelaksana pembanguna jalan Tol dengan peraturan gubernur tentang pajak pertambangan, disitu sudah ada kerugian negara yang sangat jelas, karena tambang liar tidak mungkin bayar pajak,” beber Maki. (Fiq)

sigap88.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE