Dinilai Langgar UU PLH Terkait Limbah B3, Pospera Kembali Datangi RSUD Soedarsono

127

Pasuruan, Sigap88 – Sengkarut masalah limbah di RSUD Soedarsono, kota Pasuruan, DPC Pospera Kota Pasuruan, akan kembali melakukan audiensi dengan pucuk pimpinan Plt. Direktur RSUD Soedarsono, yang dipegang oleh Tina Soelistiani.

Menurut Pospera, RSUD Soedarsono, tidak melakukan upaya untuk mengevaluasi dan perbaikan terhadap siatem pengelolahan limbah berbahaya (B3) di lingkup RSUD.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPD Pospera Jawa Timur Amin Suprayitno. menurut pria tambun yang akrab disapa ‘Hulk’ itu, seolah – olah pihak RSUD Soedarsono, kebal hukum sehingga permasalahan limbah B3 yang nota bene beracun dianggap sepele.

“RSUD Soedarsono ini seolah – olah kebal hukum, sampai permasalahan yang seharusnya ditangani secara cepat dan serius, malah dianggap sepele oleh pihak RSUD, padahal ini masalah limbah golongan B3 yang beracun, yang menyangkut kesehatan orang banyak, khususnya warga Purutrejo,” Ungkap Amin Suprayitno.

Selain itu, orang yang juga sebagai dewan pembina di DPC Pospera Kota Pasuruan itu juga mengatakan, disaat pemerintah pusat menekankan pola kebersihan sebagai upaya dalam mengantisipasi penyebaran virus corona, malah tempat pengelolahan limbah di RSUD Soedarsono, terlihat kumuh dan kotor.

“Disaat Pemerintah pusat menekankan pola kebersihan sebagai upaya dalam mengantisipasi penyebaran virus corona, tempat pengelolahan limbah di RSUD Soedarsono, malah terlihat kotor dan kumuh. selain mengganggu kenyamanan warga sekitar, juga mengganggu keluarga pasien yang sakit,” Katanya, Rabu (18/3/20) di ruang kerjanya.

Sementara itu, Kabid Pelayanan yang sekaligus merangkap sebagai Plt. Direktur RSUD Soedarsono, kota Pasuruan Tina Soelistiani, saat dikonfirmasi terkait dengan pengelolahan RSUD, mengatakan bahwa, sampai saat ini pihak masih melakukan pemeliharaan dengan mendatangkan teknisi guna memperbaiki mesin incenerator.

“Untuk masalah limbah, mulai kemaren masih dalam masa maintenance (pemeliharaan) dengan mendatangkan teknisi ahli untuk memperbaiki mesin incenerator yang kebetulan ada kendala. setelah mesin incenerator normal, baru kita lakukan peleburan kebmali,” Katanya.

Saat ditanya mengenai sosialisasi terhadap dampak lingkungan, Tina menyebutkan bahwa pihaknya tidak tau masalah itu, “Saya tidak tau tentang sosialisasi ke warga, karena ijinnya ikut yang dulu,” Ujarnya.

Dalam hal ini, Pospera berkesimpulan bahwa pihak RSUD telah melanggar ketentuan yang ada dalam UU PLH (Pengelolahan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Ijin Lingkungan.

“Pihak RSUD, sudah melakukan pelanggaran yang sudah diatur dalam UU PLH serta Peraturan Pemerintah. karena, Pengelolahan limbah B3 ini harus ditangani secara khusus dan jangan sampai gas beracun dari hasil pembakaran, mencemari lingkungan di sekitar,” Pungkas Prayit. (Gun)

sigap88.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE