Dikelilingi Orang Yang Pernah Diperiksa KPK, Lujeng Ingatkan Gus Ipul

388

Pasuruan, Sigap88 – Direktur Pusat Studi & Advokasi Kebijakan Lujeng Sudarto, bersama Ketua Lsm Cinta Damai, Hanan, mengingatkan terhadap kepemimpinan Gus Ipul – Adi Wibowo Walikota Pasuruan baru dilantik, untuk tidak terpengaruh dengan adanya Intervensi oleh sejumlah pihak.

Hal itu diungkapkan Lujeng Sudarto, saat gelar pers rilis di Taman Kota, berlokasi di jalan Pahlawan, Kota Pasuruan, pada Selasa (2/3).

“Hari pertama pemerintahan Gus Ipul sebagai Walikota, kita menghendaki proses tatakelola pemerintahan ini harus akuntabel dan transparan, untuk tidak melakukan transaksional kepada anggota DPRD, serta tim sukses partai koalisi pendukung dan pihak – pihak lainnya,” Ungkap Lujeng.

Lujeng mengatakan, pola penunjukkan rekanan oleh anggota DPRD untuk melaksanakan paket pekerjaan kontruksi di beberapa OPD, diduga kuat terjadi permintaan sucses fee kepada rekanan oleh anggota DPRD, sebelum atau sesudah surat perintah kerja diterbitkan oleh OPD terkait.

“Jika dugaan tersebut terjadi, maka sangat mungkin berpengaruh terhadap rendahnya mutu atau kualitas pekerjaan konstruksi tersebut, serta memiliki potensi pada tindakan KKN” Katanya.

Menurut Lujeng, ketika anggota dewan itu sudah melakukan fungsi penganggaran, budgeting, hal ini tidak boleh dijadikan alasan anggota dewan untuk meminta proyek, atau eksekutif memberikan konsesi kepada DPRD.

“Jangan sampai melakukan transaksi kepada DPRD, seperti pemberian ploting paket proyek, berupa penunjukan langsung (PL) maupun dalam kontek lelang. proyek yang dianggarkan oleh dewan, itu sudah melekat difungsi Budgeting, fungsi penganggaran anggota dewan,” Ujar dia.

Pelaksanaan lelang sedemikian rupa harus normatif, mengikuti peraturan presiden (Perpres), Dan ini tidak menjadi alasan, bahwa pihak eksekutif untuk memberikan konsesi, atau dewan untuk meminta proyek.

“Jangan sampai ada rekomendasi kepada tim sukses, partai koalisi pendukung dan pihak lainnya. jika ternyata di kemudian hari ditemukan adanya praktek tidak sehat dalam proses lelang maupun PL, kami akan melakukan upaya legal standing untuk menyampaikan dan melaporkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” Tegas Lujeng.

Lujeng juga menerangkan, bahwa kasus gratifikasi yang berujung penangkapan oleh KPK terhadap Setiyono pada pemerintahan sebelumnya, ini tidak terjadi pada era kepemimpinan Gus Ipul – Mas Adi.

“Artinya, proses transaksi proyek, antara Walikota dengan tim sukses, dan partai koalisi pendukung maupun dari pihak – pihak ke tiga, ini jelas nanti akan mengarah pada pelanggaran hukum. sayang proses pilkada yang demokratis, nanti menghasilkan kepemimpinan publik yang tidak baik,” Terang Lujeng.

Kita, Lanjut Lujeng, meminta normatif saja. agar Pemerintahan Gus Ipul – Mas Adi, untuk lebih bekerja sesuai dengan perundang – undangan, dan tidak terpengaruh dengan adanya intervensi, yang mungkin dilakukan oleh orang yang mengepung Gus Ipul.

“Jadi, tidak harus meladeni orang – orang yang kemaren menjadi tim sukses, yang sekarang mungkin juga mengepung Gus Ipul, saya ingatkan, mereka – mereka itu pernah dipanggil dan diperiksa oleh KPK. Artinya, Track Record mereka tidak cukup baik,” Lanjut Lujeng.

Berkaitan dengan adanya intervensi, entah berupa titipan dan atau penempatan jabatan terhadap Gus Ipul, hal ini dinilai akan menjadi batu penghalang didalam tatakelola pemerintahan Gus Ipul.

“Saya yakin, Gus Ipul tidak akan mudah untuk di intervensi. namun, jika hal ini terjadi, ini akan menjadi batu sandungan dan justru malah ‘Nyerimpeti’ Gus Ipul,” Pungkasnya. (Gun)

sigap88.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE