Diduga Langgar UU Kip, Kades Sumbersuko Terancam Dilaporkan Ke Komisi KIP

0
787

Pasuruan, Sigap88 – DPP Lsm Aliansi Jaringan Indonesia Bersatu (Ajib) melayangkan surat yang ke- 2 yang ditujukan ke Kepala Desa Sumbersuko, kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Surat Audiensi yang dilayangkan Ajib kali ini terkait dengan keterbukaan informasi publik. Pasalnya, Yakub selaku kepala desa Sumbersuko, dinilai oleh Ajib bahwasanya terkesan menutup – nutupi buku Letter C desa.

Hal itu dikatakan Arifin selaku ketua harian dari Lsm Ajib bahwa kepala desa Yakub, tidak transparan terkait perihal letter C yang ada di desa, itu terbukti dengan dipersulitnya Lsm Ajib yang notabene sebagai pendamping dalam kasus sengketa tanah di lingkup desa setempat untuk meminta foto copy data buku letter C desa terkait dengan kepemilikan hak atas tanah milik keluarga Dul Karim.

“Kepala desa Sumbersuko, Yakub tidak transparan terkait dengan administrasi di desa, hal itu terbukti dengan katidak keterbukaan untuk diminta menunjukan buku Letter C desa,” kata Arifin, Rabu (6/2/2019).

Dikatakan Arifin, “kalau sampai pihak kepala desa masih mempersulit kami untuk meminta data foto copy buku letter C desa, kami akan laporkan ke Komisi Keterbukaan Informasi Publik (KKIP) Jawa Timur,” tegasnya.

Menurut Arifin, hal ini sangat bertentangan dengan Undang – undang tentang keterbukaan informasi publik, pasalnya, pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

“Badan Publik yang sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan /atau tidak menerbitkan Informasi Publik dan mengakibatkan kerugian dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp. 5 Juta rupiah,’ kata Arifin. (Gun)

Jika ada pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan silahkan menggunakan Hak Koreksi & Hak Jawab Via Email : redaksi@sigap88.com atau WA/Telp 0838 3025 3823 Sesuai UU No. 40/1999 Pasal 5 Tentang PERS