Di Kecamatan Tosari Ada 60 KK Belum Tersentuh Jaringan Listrik dan Telepon

0
35

Pasuruan, Sigap88 – Seiring berjalannya waktu, Indonesia memasuki masa kemerdekaan di setiap tanggal 17 Agustus, seiring pula wilayah kabupaten Pasuruan membenahi dan membangun infrastruktur jalan, gedung, sarana pertanian, perumahan dan tak tertinggal pemasangan instalasi jaringan listrik untuk penerangan masyarakatnya.

Namun, nyatanya 74 tahun ini Indonesia Merdeka nampaknya hal itu masih belum memadai untuk memeratakan pembangunan terutama di bidang penerangan listrik.

Misalnya, Kecamatan Tosari, meski dikenal sebagai daerah tujuan wisata dengan ikon gunung Bromo dan suku Tenggernya,Namun belum semua pelosok desa disekitar kecamatan tosari ada jaringan penerangan listrik dan jaringan telepon seluler ataupun kabel.

Seperti di salah satu dusun di Kecamatan Tosari, tepatnya di Dusun wonokoyo, Desa Sedaeng, hingga kini belum ada jaringan listrik masuk kedusunnya.

Kondisi inipun sempat dikeluhkan Warga Dusun wonokoyo desa Sedaeng.yang namanya enggan untuk di publikasikan.

“Lah katanya Kabupaten Pasuruan sudah maju dan makmur,Negara juga merdeka sudah 74 tahun,tapi saya belum bisa merasakan arti kemerdekaan.Baik Jaringan listrik dan telepon belum ada mas” keluhnya.

Menanggapi keluhan ini, Sukarji Kepala Desa (Kades) Desa Sedaeng, melalui selulernya menjelaskan pada prinsipnya penanganan dusun Wonokoyo terkait belum adanya sambungan jaringan listrik,Sudah kami upayakan, cuma ada kendala persoalan ijin melintasi wilayah Perhutani.

“kami sudah melayangkan surat permohonan ijin ke pihak perhutani namun sampai detik ini masih belum ada jawaban” ucap kades sukarji,selasa ( 12/3/2019).

Masih ada 60 kepala keluarga (KK) di Dusun Wonokoyo di wilayah Desa sedaeng yang masih belum mendapatkan jaringan listrik.

Ditempat terpisah, Bupati (LIRA) Lumbung informasi rakyat indonesia, Ayik Suhaya, menyampaikan bahwa negara mempunyai hak dan Kewajiban, Salah satu contoh kewajiban negara adalah untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat, serta kewajiban negara memberi jaminan sosial,terutama persoalan penerangan.

“bagaimana negara bisa menjamin sistem pendidikan dan jaminan sosial kalau warga yang terisolir sampai saat ini masih belum bisa mendapatkan sambungan jaringan listrik.”ucapnya.

terkait ijin,lanjut ayik suhaya, “Perhutani seharusnya bisa mendukung hak dan kewajiban pemerintah atau negara dalam mensejaterahkan warganya.dan untuk pemerintah daerah sendiri harus segera turun kelapangan agar mengetahui permasalahan yang sebenarnya,” kata Ayik Suhaya. (Ko/Gun)