Cegah Penyimpangan Dana Desa, Kapolres Dan Bupati MOU.

0
131

Malang, Sigap88-Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Malang bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang bersepakat meminimalisir dan mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan Dana Desa (DD). Kesepakatan itu dituangkan dalam Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), menindaklanjuti MoU yang sudah dilakukan antara Kapolri, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) beberapa hari lalu.

” MoU antara Polres Malang dengan Pemkab Malang ini sebagai tindak lanjut teknis MoU antara Bapak Kapolri dengan Mendagri, dan Mendes PDTT No B/82/X/ Tanggal 20 Oktober 2017 lalu,” ungkap Kapolres Malang, AKBP Yade Setiawan Ujung kepada sigap88 Kamis, (26/10/2017).

Ujung menjelaskan, usai dilakukan penandatanganan MoU dilanjutkan dengan pengarahan teknis kepada 361 Bhabinkamtibmas, 30 Kapolsek, 30 Camat dan 361 Kepala Desa se Kabupaten Malang tentang Teknis Pencegahan Pengawasan dan Penanganan Permasalahan DD di Kabupaten Malang.

MoU yang ditandatangani Bupati dan Kapolres Malang itu tentang Pencegahan Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa (DD) antara Polres Malang dengan Pemerintah Kabupaten Malang. Dibeberkan, beberapa teknis tindaklanjut kesepakatan pelaksanaan kerjasama antara Polres Malang dan Pemkab Malang dalam pelaksanaan pencegahan pengawasan dan penanganan permasalahan DD itu diantaraya:

1. Sejak penyusunan rancangan APBDes, Kepala Desa sudah melibatkan Bhabinkamtibmas dan Tokoh Masyarakat dalam wadah Musyawarah Desa agar tidak keluar dari tujuan utama yaitu Pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Setelah rancangan APBDes menjadi Perdes APBDes, Kades menyampaikan kepada Camat dan Bhabinkamtibmas serta dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik serta dapat diakses oleh masyarakat umum.

3. Setiap Kepala Desa WAJIB mengumumkan rencana penggunaan DD yang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam bentuk Banner besar yang dapat dilihat oleh masyarakat umum sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

4. Bhabinkamtibmas dapat mengingatkan dan memberikan saran kepada Kades apabila rencana penggunaan anggaran DD tidak sesuai/sejalan dengan tujuan dalam RAB APBDes.

5. Bhabinkamtibmas dapat mengingatkan dan memberikan saran kepada Kades apabila Rencana Penggunaan DD tidak dilaksanakan atau melenceng/diselewengkan dari yang sudah direncanakan dalam RAB.

6. Laporan temuan Bhabinkamtibmas nantinya akan disampaikan kepada Kapolsek dan Kasatbinmas, yang selanjutnya berkoordinasi dengan Kasat Reskrim.

7. Atas laporan temuan itu, Kasat Reskrim berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah untuk diberi kesempatan dilakukan audit pemeriksaan secara internal.

8. Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan kepada Pemerintah Desa dan memberikan rekomendasi tindak lanjut.

9. Apabila paling lama 10 hari Pemerintah Desa tidak mengindahkan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah maka Inspektorat Daerah melaporkan kepada Polres Malang untuk selanjutnya dilaksanakan upaya penegakan hukum.

10. Ke depan akan rutin dilaksanakan binbingan teknis terkait aturan aturan penggunaan dan pertanggungjawaban DD oleh Polres Malang dan Pemkab Malang.

Kesepuluh poin itu, kata Kapolres merupakan teknis tindaklanjut kesepakatan pelaksanaan kerjasama antara Polres Malang dan Pemkab Malang. Ia menambahkan beberapa aturan penggunaan DD yang disampaikan kepada para Kapolsek, Camat, Bhabinkamtibmas dan seluruh Kepala Desa , diantaranya UU No 6/2014 Tentang Desa, UU No 23/2014 Tentang Pemda.

Juga PP No 43/2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, PP No 60/2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN, Permendagri No 113/2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri No 114/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Permendes PDTT No 1/2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, telah disampaikan kepada peserta yang diberikan arahan di Gedung DPRD Kabupaten Malang itu.

” Kami juga berikan pengarahan aturan Permendes PDTT No 2/2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, PMK No 247/7/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran Penggunaan Pemantauan da Evaluasi Dana Desa, serta Perbup Malang No 37/2017 Tentang Besaran & Sasaran Prioritas DD,” tambah Kapolres.(rud/dar)

Komentar
Content Protection by DMCA.com