Bhabinkamtibmas Di Maksimalkan Polres Malang,Guna Meminimalisir Penyimpangan Dana Desa

0
32

Malang,Sigap88-Polres Malang mengoptimalkan peranan Bhabinkamtibmas dalam mencegah, mengawal dan penanganan Dana Desa (DD) untuk menekan terjadinya penyimpangan dalam penggunaan uang Negara tersebut. Sehingga jajaran Kepolisian tidak berhenti pada Penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan Kapolres Malang dengan Bupati Malang beberapa waktu lalu.

“Polres Malang tidak berhenti di penanda tanganan  MoU antara Kapolres Malang bersama Bupati Malang dalam melaksanakan pencegahan, pengawalan dan penanganan dana desa yang telah dilakukan di gedung DPRD Kabupaten Malang pekan lalu,” ungkap Waka Polres Malang, Kompol Decky Hermansyah, mendampingi Kapolres Malang, AKBP Yade Setiyawan Ujung, Sabtu, (04/11/2017)

Menurutnya, demi suksesnya pelaksanaan tugas di lapangan dalam mengimplementasi kerjasama itu, Satuan Kerja Polres Malang di bawah komando Kapolres Malang terus berbenah kompetensi kinerja terhadap sasaran dana desa.

“Hal tersebut sebagai wujud implementasi Nawacita  Presiden Republik Indonesia, bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” terang Decky.

Ia menjelaskan, konsep pembangunan desa sebagai andalan dalam mendukung tujuan Negara sebagaimana dimaksud dalam alinea ke-IV Pembukaan Konstitusi UUD 1945, lanjut Decky seperti pekan lalu Polres Malang bersama Bupati Malang membuat MoU atas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa di Kabupaten Malang.

“Yang merupakan sebagai tindak lanjut MoU Pak Kapolri bersama Mendagri dan Menteri PDTT,” tegasnya.

Dikatakan, setelah dilaksanakan MoU, kata Decky dilakukan pembekalan regulasi atas sasaran penggunaan dana desa terhadap Kapolsek, Camat, Bhabinkamtibmas dan Kepala Desa jajaran se Kabupaten Malang. Sehingga tidak berhenti disana dalam meningkatkan kemampuan dan ketrampilan Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak.

“Bhabinkamtibmas itu ujung tombak dalam rangka pencegahan dan mengawal jangan sampai terjadi penyimpangan Dana Desa,”urainya.

Sebab itu dilakukan asistensi  bagi Bhabinkamtibmas jajaran Polres Malang sebanyak 158 orang untuk terus berbenah, yang diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan serta perilaku yang baik dalam rangka mengawal distribusi belanja Dana Desa tersebut.

“Harapannya mereka (Bhabinkamtibmas;red) memiliki kemampuan yang prima dalam menjalankan perannya,” tukas Decky.

Tercatat, pemateri dari kegiatan asistensi tersebut dilakukan oleh Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) beserta tim dari Pemkab Malang, Waka Polres Malang Kompol Deky Hermansyah dan juga Kanit Pidana Korupsi (Pidkor) Polres Malang Iptu Sutiyo.

Asisetensi yang dihelat di aula Agrowisata kebun teh Wonosari Kecamatan Lawang Kabupaten Malang itu, menyuguhkan beberapa materi, diantaranya sasaran penggunaan Dana Desa, implementasi teknis penganggaran pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa atas dana desa, serta konsep dan standar operasional prosedur Bhabinkamtibmas dalam mengawal dana desa tepat sasaran.

“Landasan hukum materi yang disampaikan adalah UU No 6 tahun 2014, Permendagri 113 dan 114 tahun 2014, Permendes No 22 tahun 2016 serta Perbup Kabupaten Malang No 37 tahun 2017,” beber Decky.

Masih menurut Decky, konsep pengawasan dan pengawalan dana desa dalam penentuan sasaran pembangunan desa yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dimulai sejak munculnya musyawarah dusun, sampai musrenbang di tingkat desa guna penyusunan APBDes dan RKPDes.

Hal yang krusial, kata Decky, dimulai di awal perencanaan mulai tingkat dusun yang berpotensi timbul perselisihan akibat tidak pemerataan dan kurang tepatnya sasaran peruntukan belanja barang atas sasaran pembangunan desa mana yang boleh dan mana yang tidak diperbolehkan.

“Karenanya, seorang Bhabinkamtibmas harus mampu memprediksi potensi kerawanan dalam penentuan sasaran anggaran dana desa, harus mampu membedah dan mencari akar masalah,”terangnya.

Ditegaskan,jika ada perbedaan persepsi sasaran pembangunan desa, maka Bhabinkamtibmas harus berupaya untuk mampu memecahkan masalah dengan berpedoman pada aturan sesuai sasaran pembangunan dalam dana desa yang diatur dalam lampiran Perbup 37 tahun 2017.

“Seorang Bhabinkamtibmas harus mampu menjadi wasit yang baik. Untuk memenuhi harapan tersebut suka tidak suka, mau tidak mau , seorang Bhabinkamtibmas harus diberikan pengetahuan tentang aturan aturan yang mengatur sumber dana desa,” tukasnya.

Yakni, kata Decky pengetahuan bagaimana membedah permasalahan secara umum menuju ke hal yang khusus, dan diberikan pelatihan pelatihan secara berkala secara teknis dan taktis dalam mengawal dan mengawas pembangunan desa bersumber dari Dana Desa/APBN agar tepat sasaran dalam mensejahterakan masyarakat desa.

” Tidak hanya pengetahuan dan keterampilan yang diberikan, tetapi juga diberi wawasan perilaku yang baik saat melaksanakan peranan di lapangan,” tambahnya(tim)

 

Komentar
Content Protection by DMCA.com