Bara JP Meminta Polres Probolinggo Segera Tuntaskan Dugaan Pungli Prona PTSL

186

Probolinggo, SIGAP88 – Setelah lima bulan lamanya kasus pungli sertifikat Prona/PTSL di Probolinggo tidak menemukan titik terang, dimana sebelumnya Bara JP melakukan pelaporan kepada Polres Probolinggo, terkait indikasi adanya pungli dalam program prona.

Menindak lanjuti hal tersebut, maka tim dari Bara JP (Barisan Relawan Jokowi Presiden) bersama media SIGAP88 mendatangi Polres Probolinggo untuk meminta kejelasan sejauh mana kasus pungli sertifikat Prona/PTSL tersebut ditindak lanjuti.

Ali Basha sebagai ketua PAC Bara JP Krejengan sangat menyesalkan penanganan hukum dugaan pungli di kecamatan Krejengan tersebut karena belum ada perkembangan.

“Padahal pengaduan kepada Polres Probolinggo sudah diajukan sejak lima bulan yang lalu, meski tidak diberikan LP atau STPL (Surat Tanda Penerimaan Laporan) oleh unit Tipikor dengan alasan untuk kasus korupsi memang tidak diterbitkan LP”.

Beberapa warga masyarakat juga turut menanyakan keseriusan Polres Probolinggo mengusut dugaan pungli Prona/PTSL tersebut, meskipun sebagian uang hasil pungli telah dikembalikan oleh oknum kades dan perangkatnya.

Syaiful Bahri yang merupakan anggota PAC Bara JP Krejengan juga merasakan hal yang sama terkait sulitnya menemukan informasi mengenai sejauh mana perkembangan perkara pungli Prona/PTSL yang ditangani Polres Probolinggo.

Ali Basha selaku korlap Bara JP Probolinggo mengatakan “Perbuatan terlapor sudah jelas melanggar pasal 12e UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang tindak pidana korupsi”.

“Tapi faktanya, aparat yang berwenang sepertinya berupaya keras untuk mempermaklumkan. Sudah jelas pada pasal tersebut memuat rumusan penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasannya dengan cara memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk kepentingan diri sendiri”, ucapnya kepada media Sigap88.

Di tempat terpisah, melalui sambungan telepon seluler Ketua Bara JP Probolinggo menanggapi pernyataan pihak Polres Probolinggo yang selama ini berkesan mempermaklumkan banyak kasus.

“Janganlah kami masyarakat kecil ini selalu dibodohi dan dipermaklumkan. Perlu digaris bawahi bahwa biaya untuk pelaksanaan pengelolaan kegiatan Prona/PTSL tersebut bersumber dari APBN yang dialokasikan ke DIPA-BPN RI”, tegasnya.

Adapun kunjungan Bara JP ditemui oleh Kanit Tipikor Polres Probolinggo, Ipda Faizan Zikra STK, dikarenakan Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Probolinggo sedang ada giat di luar Mapolres Probolinggo. (TW)

Jika ada pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan silahkan menggunakan Hak Koreksi & Hak Jawab Via Email : redaksi@sigap88.com atau WA 0838 3025 3823 dan Telp 081 249 484 666 Sesuai UU No. 40/1999 Pasal 5 Tentang PERS