Bantuan Hibah Dinas Peternakan Mendapat sorotan Dari Komisi II DPRD Sumenep

0
42

Sumenep sigap88- Tidak tersalurnya bantuan hibah di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep, Jawa Timur sampai dua tahun mendapat sorotan dari banyak kalangan termasuk dari anggota DPRD kabupaten Sumenep.

Badrul Aini yang merupakan Wakil komisi II DPRD kabupaten Sumenep menyayangkan, dana hibah tersebut mangkrak tidak tersalurkan, padahal para penerima sudah mempersiapkan segala sesuatunya menyangkut peralatannya.

“Setidaknya Dinas mencari jalan agar supaya dana yang milyaran tersebut bisa di cairkan, karena sampai saat ini pihak penerima mengalami kerugian”, kata Badrul.

Bahkan politisi adli kepulauan ini menegaskan kepada pihak penerima untuk menempuh jalur hukum apabila merasa dirugikan.

Sebab, menurutnya penerima bantuan hibah berupa sapi, sudah mempersiapkan kandangnya, namun sampai satu tahun tidak ada tanda tanda untuk dicairkan, sehingga kandang tersebut rusak.

“Penerima sudah menyediakan kandang dengan mudal yang cukup besar namun bantuan hibah tersebut belum kunjung dicairkan, akibatnya pihak penerima merasa dirugikan”, jelasnya.

Silahkan menempuh jalur apapun atau melalui jalur hukum, biar jadi kontrol dan menjadi pembelajaran bagi Dinas, karena legalitas Bansos tersebut sudah jelas.

Sejak awal, lanjut pria yang akrab disapa Badrul itu, Komisi II telah berupaya semaksimal mungkin. Termasuk membawa calon penerima ke Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Namun, Kepala Dinas tidak ada. Sehingga calon penerima terpaksa dihadapkan langsung kepada Bupati Sumenep. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

“Anggaran tetap tidak terealisasi dengan alasan yang kurang jelas, meski sempat dibahas di Sidang Paripurna dan Panitia Khusus (Pansus). Kami juga telah membuat SKTJM, tujuannya agar anggaran itu terserap, namun sampai akhir tahun tidak terserap lagi,” tegasnya.

Hal itu sangat aneh, karena untuk perjalanan dinas dan ATK selama dua tahun terserap semua. Sementara anggaran yang bersentuhan pada masyarakat dibekukan.Kami harap pemerintah segera mengeluarkan kebijakan, agar anggaran terserap.

“Kami khawatir tahun 2019 anggaran tidak terserap lagi karena kepala Dinasnya tetap,” katanya.

Selama ini, serapan anggaran di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan hanya sekitar 4 persen lebih. Kondisi itu terkecil dibandingkan serapan di organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.

Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumenep, Edi Sutrisno tidak bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi melalui sambungan telepon selulernya tidak merespon meski nada sambungnya terdengar aktif. (Koes)

sigap88.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE