Asper/KBKPH Kangean Barat Lakukan Pendampingan

25

Implementasikan Program Perhutani Sosial

Sumenep | Sigap88 – Bertempat di sekretariat LMDH BKPH Kangean Barat komplek kantor Perhutani Kangean Barat, Asper/KBKPH Marinus mengadakan pertemuan dengan para ketua LMDH diwilayahnya. Sabtu (5/9/2020).

Pertemuan tersebut dalam rangka membahas kemajuan persyaratan administrasi pengajuan kelompok masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh ketua dan sekretaris LMDH, TPM Kangean Desa dan KRPH wilayah BKPH Kangean Barat.

Dalam sambutannya Marinus mengiimbau untuk menyamakan persepsi terkait implementasi program Perhutanan sosial diwilayah kerja Perhutani hususnya diwilayah BKPH Kangean Barat.

“Pengelolaannya harus adaftif dibeberapa tempat sehubungan interaksi masyarakat semakin kuat terhadap keberadaan hutan,” ungkap Marinus.

Marinus juga mengatakan, bahwa pihak Perhutani telah lama membuka diri dengan cara melakukan sosialisasi tentang Perhutanan Sosial baik sesuai Permen LHK Nomer P. 83 Tahun 2016 ataupun P. 39 Tahun 2017.

Maka dari itu kami melakukan pendampingan dengan harapan masyarakat yang tergabung dalam LMDH mengetahui secara mendetail apa tujuan program tersebut.

“LMDH diwilayahnya Kangean barat lebih cenderung untuk mengajukan dengan memakai pola kemitraan kehutanan sesuai P. 83,” terangnya.

Dengan permohonan Kulin KK kepada Kementerian Kehutanan melalui Perum Perhutani KPH Madura karena tutupan lahan (Tulah) yang diajukan rata-rata diatas 10% dan masyarakat tidak dibebani dengan pajak,

“Pajak nantinya tetap dibayar oleh pengelola yaitu Perum Perhutani, LMDH atau kelompok masyarakat hanya dibebani sharing sesuai jenis tanaman yg ditanam diareal garapan mereka,” papar Marinus.

Lanjut Marinus, dengan adanya surat keputusan dari KLHK maka akses masyarakat terhadap kawasan hutan menjadi legal,

Disinggung terkait adanya konflik dalam kawasan hutan khususnya di petak 14 RPH Arjasa, pihaknya akan membentuk tim pulbaket lanjutan yang terdiri dari TPM, LMDH Suka Maju dan pihak Perhutani sendiri.

Diharapkan, masyarakat yang telah terprovokasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dimana kawasan hutan yang mereka kelola bisa disertifikat itu hanyalah iming-iming saja untuk tujuan tertentu.

“Masyarakat hanya bisa mendapatkan akses legal dengan program Perhutanan Sosial baik dengan pola kemitraan Kulin KK ataupun dengan IPHPS dimana masyarakat diberi akses sampai rentan waktu 35 tahun, dengan harapan hutan lestari masyarakat sejahtera, ” pungkasnya. (Ain)

sigap88.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE