APBMI Jatim Geram, Otoritas Pelabuhan Legitimasi Monopoli Pelindo III

7724

Pelaku Usaha Bongkar Muat di Pelabuhan Tanjung Perak Resah

Surabaya, SIGAP88 – Muatan monopoli usaha, khususnya di wilayah bisnis bongkar muat barang diwilayah pelabuhan Tanjung Perak membuat pelaku usaha bongkar muat di lingkungan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya resah.

Desas desus tersebut digulirkan Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (DPW APBMI) Jawa Timur itu, menyusul terbitnya Surat Keputusan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya bernomor: HK.208/01/18/OP.TPr-2018 yang hanya membolehkan satu perusahaan bongkar muat (PBM).

“Yaitu, PT Pelindo III yang boleh bekerja di sana. Selain PT Pelindo III tidak boleh,” tandas Ketua Umum DPW APBMI Jatim, Kody Lamahayu Fredy dalam siaran persnya, Kamis (7/7/2018).

Menurutnya, legitimasi monopoli yang dilatarbelakangi Surat Keputusan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan (KOP) Utama Tanjung Perak tentang Penetapan Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Dermaga Umum Menjadi Untuk Melayani Kegiatan Curah Cair di Nilam Timur Sisi Utara (Kade Meter 650-935) Pelabuhan Tanjung Perak ini sangat merugikan perusahaan bongkar muat (PBM) lainnya.

Untuk itu, pihaknya bersama seluruh pengurus dan anggota DPW APBMI Jatim meminta, agar surat yang telah ditandatangani KOP Utama Tanjung Perak, Herwanto tertanggal, 7 Februari 2018 tersebut segera dicabut.

“Khususnya, Pasal 3 dan Pasal 4 dalam surat keputusan itu harus dicabut. Karena di dua pasal tersebut, hanya membolehkan PT Pelindo III yang beroperasi. Lalu, seratus PBM di Tanjung Perak mau dikemanakan? Apa kami tidak boleh bekerja di sana (dermaga Nilam, red),” desak Kody.

Bahkan, Kody mengancam, apabila dua dari 7 pasal di surat tersebut tidak dicabut, DPW APBMI Jatim akan menginstruksikan PBM anggotanya menghentikan seluruh aktivitas dan operasionalnya di Pelabuhan Tanjung Perak.

Selain merugikan, alasan ancaman penghentian operasi bongkar muat tersebut juga dikarenakan penerbitan surat yang terkesan sepihak.

“Tidak ada tembusan kepada kami. Surat ini dibuat tidak ditembuskan kepada DPW APBMI Jatim, maupun DPP APBMI. Apalagi, kami sudah mencoba untuk audiensi ke Kantor Otoritas, tapi tidak ditanggapi. Kami menunggu hingga hampir dua jam. Jadi, kami tidak main-main dalam massalah ini,” tegas Kody di Gedung DPW APBMI Jatim, Abdul Gowi, Jl Teluk Penanjung Surabaya. (Don/Sab/Exp)

Jika ada pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan silahkan menggunakan Hak Koreksi & Hak Jawab Via Email : redaksi@sigap88.com atau WA 0838 3025 3823 dan Telp 081 249 484 666 Sesuai UU No. 40/1999 Pasal 5 Tentang PERS
Content Protection by DMCA.com