Anggota Dewan Fraksi PPP, Desak Pemkab Sumenep

0
0

Tutup Tambak Udang Ilegal

Sumenep, SIGAP88 – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari fraksi PPP Sumenep, Jawa Timur, menyuarakan agar supaya pemerintah segera menutup tambak udang ilegal yang berada di Dusun Pesisir, Desa Pakandangan Barat, Kecamatan Bluto.

Menurut Politisi PPP ini karena keberadaan tambak udang sudah meresahkan masyarakat sekitar karena selain baunya yang kurang sedap juga berakibat tergerusnya bibir pantai.

“Kalau memang tambak udang itu tidak berizin maka pemerintah kabupaten Sumenep melalui penegak perda (Satpol PP) secepatnya melakukan penutupan apalagi Dinas Perizinah sudah mengakui bahwa tambak udang yang berada di desa Pakandangan Barat tidak punya izin”, ungkap anggota komisi III DPRD Sumenep Sukri.

Lebih lanjut Sukri menjelaskan “sesuai aturan 100 meter dari bibir pantai. Kalau tidak sesuai maka tinggal tindakan tegas dari pihak terkait, apalagi sampai terjadi reklamasi,” ucapnya.

Hal itu, pihak penegak Perda tidak berpangku tangan. Hendaknya segera turun tangan untuk melakukan penertiban. “Apalagi, kata Dinas perizinan sudah tak berizin, maka Satpol PP langsung bergerak untuk menertibkan,” pukasnya.

Kasatpol PP Sumenep melalui Kabid Trantibum dan Linmas, Fajar Santoso menjelaskan, berdasarkan pengaduan warga dan temuan saat melalukan pengecekan lokasi tambak, petugas penegak Perda ini berjanji akan segera mengambil tindakan tegas untuk melakukan penutupan.

“kami melakukan tindakan persuasif dengan memberikan teguran kepada pemilik tambak, namun apabila tetap tidak mengindahkan teguran, kami akan bertindak tegas dengan menutup lahan tambak tersebut.”, jelas Fajar.

Bahkan Fajar menjelaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait dan mengenai penutupan akan segera kami lakukan.

Beberapa temuan dari hasil sidag Satpol PP tentang pelanggaran, walaupun izin lokasi tambak udang seluas sekitar 2 haktar ditolak, kini malah semakin meluas hingga bibir pantai. Artinya ada upaya memaksakan usaha secara ilegal.

“Akibat dari kegiatan tambak udang yang Ilegal mengakibatkan air laut naik sampai ke rumah warga”, tukasnya.

Disampaikan oleh Taufiqurrahman dari DPMPTSP bahwa pemilik UD Tambak Asri Jaya pernah pengajuan izin ke dinas terkait pada 2015 lalu, namun pengajuan izin lahan seluas 13,775 M2 ini ditolak karena dianggap tidak memenuhi syarat, sehingga dipastikan perusahaan tersebut selama ini beroperasi tanpa mengantongi izin, baik izin lokasi, dokumen UKL-UPL, izin penanaman modal, IMB, SIUP, TDP maupun surat pembudidayaan ikan.

Sebelumnya tambak udang yang sudah beroperasi hanya 1,3 hektar, sekarang malah semakin meluas sampai mencapai 15 hektar. (Koes)

sigap88.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE