Aktivis Pasuruan Timur Tuntut Pemda Hentikan Keberadaan Tambang Ilegal

0
121

Pasuruan, sigap88 – Banyaknya tambang ilegal yang berada diwilayah Kabupaten pasuruan provinsi jawatimur membuat barisan aktivis pasuruan sektor timur lakukan gerakan. Maki selaku ketua LSM Forum komunikasi masyarakat timur (FORMAT) melakukan audiensi pada hari Kamis (12/04/2018) dengan pihak terkait yakni dinas DLH, Satpol PP, dan dinas perijinan di gedung auditorium dinas DLH (Dinas Lingkungan Hidup) kabupaten Pasuruan.

Dalam audiensi yang lakukan, Maki menuntut agar seluruh tambang yang belum mengantongi izin di Kabupaten Pasuruan agar segera ditutup. Diantaranya, tambang yang berada di kawasan desa Kedungrejo dan desa Sumberejo kecamatan winongan. Seperti yang diwartakan sebelumnya bahwa tambang yang berada di desa Kedungrejo itu ada 8 tambang, yang kesemuanya itu merupakan tambang batu. Yang legal hanya ada 3, sedangkan yang ilegal ada 5.

Dikatakan Maki bahwa tambang ilegal yang berada di Kedungrejo harus tetap ditutup walaupun mereka mau memperbaiki jalannya. “Apapun alasannya, tetap tidak boleh menambang. Kemaren warga winongan itu sempat ditawari oleh Johan Irianto, bahwa ia sanggup memperbaiki jalan dan mengumpulkan semua tambang yang berada di desa kedungrejo dengan dana 1,6 Miliar. Ini tetap tidak boleh dilakukan, kalau dibiarkan, sama saja dinas bersekongkol dengan tambang ilegal,” tegas maki.

Tak hanya itu, Maki juga menuntut agar tambang yang berada diwilayah Sumberejo dan Grati untuk segera diberhentikan karena belum mengantongi izin. “Koq bisa tambang yang sudah satu tahun lalu berhenti, sekarang jalan lagi. Untuk Tambang di sumberejo, dulu itu miliknya Fathur Rosid, tapi kenapa sekarang kok ber-operasi lagi, tambang itu belum mengantongi izin, kalau Satpol PP tidak berani tutup lantaran disitu ada oknum LSM dan wartawan, maka ganti saja seragam Satpol PP dengan seragam pramuka,” ungkap maki dengan kesal.

Lanjut Maki, Alasan apa yang membuat dinas tidak mau menutup? Perda lingkungan ada, pergub dan petunjuk teknisnya juga sudah jelas. Jadi tidak ada alasan lagi untuk Satpol PP tidak bertindak.

Selain di Winongan, Maki juga menuntut agar tambang ilegal yang berada di Kelurahan Gratitunon untuk segera ditindak. “Sampingnya tambang CV. Dua Jaya itu gak ada izin, dia dompleng pada tambang CV. Dua Jaya, kluar masuknya dump truck juga lewat jalannya CV. Dua Jaya, dan diduga oknumnya itu adalah Rahman Katul dan Sunalim dari warga grati. Kalau semua tambang ilegal ini dibiarkan, maka kerugian pemerintah daerah capai ratusan juta per-minggunya,” Tukasnya saat dikonfirmasi (13/04/2018).

Ditempat yang sama, Luqman Hakim ketua LSM Garda Pantura menyebutkan bahwa pemerintah daerah terkesan lambat dalam menyikapi, dan saling lempar tanggung jawab. “Permasalahan ini sudah lama, namun sampai saat ini pemda tak berkutik menghadapinya, apa jangan-jangan ada pembagian fee yang sangat besar sehingga ini terus dibiarkan,” ungkap luqman.

Menurut luqman, keberadaan tambang ilegal ini juga mensuplay e filling (urugan) untuk pembangunan jalan tol, jika dibiarkan ini sangat merugikan tambang yang mempunyai izin, karena disitu ada potongan harga yang menawan untuk diperjual belikan pada pihak tol.

Kedua LSM tersebut sepakat, jika dalam 7 hari keberadaan tambang tersebut masih belum ditutup, meraka mengancam akan melakukan laporan pada kepolisian, karena pada peraturan gubernur terkait dengan pajak pertambangan disitu ada klausul pidana. (Tim)

Komentar
Content Protection by DMCA.com