Akibat Tidak Tegas, Proyek Yang di Kawal TP4D Kejari Kota Pangkalpinang Terancam Molor

0
366

Pangkalpinang, SIGAP88 – Pantauan wartawan sigap88.com di lokasi Proyek Pembangunan Gedung Puskesmas Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel yang beralamat Jalan Ahmad Yani, terancam molor.

Proyek tersebut di kerjakan oleh PT SMA dengan nilai Rp. 3,6 Milyar yang dianggarkan melalui anggaran APBD Kota Pangkalpinang, dengan masa pengerjaan selama 180 hari kerja, tanggal kontrak pekerjaan di mulai 14/04/18 sampai dengan 10/11/18.

Saat awak media ada di lokasi proyek, wartawan hanya di temui oleh pengawas proyek lapangan yang bernama Slamet, di ruang pengawas, wartawan sempat berbincang- bincang mengenai persentase progres pekerjaan, dengan sigap, Slamet mengatakan itu bukan wewenang saya untuk menjawab, saya hanya bekerja dan saya pun baru satu bulan bekerja disini, ungkap pengawas kepada awak media, Senin, 29/10/18

“Kalau bapak mau menanyakan berapa besar persentase progres pekerjaan, silakan bapak tanyakan langsung kepada TP4D Kejari Kota Pangkalpinang dan orang dinas, sedangkan saya disini berusaha bekerja siang dan malam pak, agar pekerjaan selesai sesuai jadwal, lanjutnya lagi bahwa dia adalah orang yang ke tiga yang melanjutkan proyek ini dan menurutnya proyek ini banyak tarik ulur dalam pekerjaannya, mengingat masa penyelesaian proyek masih tersisa beberapa hari lagi.

Sedangkan mengenai material, lancar pak, menurut keteranganya lagi kalau pemilik proyek ini adalah pengusaha dari Kota Sungailiat berinisial “HR”.

Selanjutnya pada hari yang sama, Kurniawan sebagai PPK Proyek, saat di temui di ruang kerjanya di Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang, terkesan tidak dapat menjawab dengan tegas pertanyaan awak media mengenai proyek pembangunan selesai tepat waktu, setelah di perlihatkan foto proyek oleh awak media serta menjawab persentase progres pekerjaan, PPK hanya menjawab kita lihat saja nanti tanggal 10/11/18, kalau memang proyek ini molor berarti perusahaan harus membayar denda keterlambatan yaitu 1/1000 perhari dari nilai kontrak, dan bukti pembayaran denda tersebut harus di lampirkan setiap kali ada pencairan, ungkap Kurniawan.

Lebih lanjut wartawan menanyakan berapa kali pencairan, PPK mengatakan, saya baru mencairkan DP, sedangkan pencairan tahap selanjutnya progres pekerjaan harus 65 persen, ungkap PPK. (Ism)

Jika ada pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan silahkan menggunakan Hak Koreksi & Hak Jawab Via Email : redaksi@sigap88.com atau WA/Telp 0838 3025 3823 Sesuai UU No. 40/1999 Pasal 5 Tentang PERS