77 Program Unggulan,Kapolres Malang Sabet Penghargaan WBK

0
0

Malang,Sigap88 – Penghargaan bergengsi diterima Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung, dalam mewujudkan Polres Malang sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Republik Indonesia, Syafruddin, Senin (10/12/2018) siang di Jakarta.

Penghargaan itu merupakan upaya Polres Malang melalui program 77 Unggul Kapolres Malang dalam mewujudkan situasi yang aman dan kondusif, serta memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat.

Poin WBK sendiri, dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat serta transparansi birokrasi, beberapa terobosan telah dilakukan, diantaranya Program layanan Malang e Policing. Proses kegiatan yang dilakukan sejak awal tahun 2018 hingga menyabet penghargaan antara lain :
1). Penerbitan surat perintah personel penanggung jawab pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM.

2). Penandatanganan pakta integritas oleh kapolres dan seluruh pejabat polres disaksikan Forkopimda Kabupaten Malang.

3) Sosialisasi pembangunan zona integritas baik internal maupun eksternal (kepada masyarakat).

4). Pembuatan dokumen perencanaan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM serta pembuatan buku panduan pembangunan ZI sebagai acuan dasar seluruh satker Polres Malang melakukan kegiatan-kegiatan.

5). Melengkapi dan pembenahan komponen pengungkit (6 komponen) dan komponen hasil (2 komponen) pembangunan ZI menuju WBK.

Seluruh proses sejak awal khususnya terkait 6 komponen pengungkit dan 2 komponen hasil tersebut itulah, yang dinilai dalam bentuk Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan dinilai secara berjenjang apakah pantas dan lolos memenuhi standar.

Jika memenuhi standar yang ditetapkan, barulah satuan kerja organisasi tersebut layak mendapat predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi).

Sementara penilaian, dilakukan secara berjenjang mulai dari tim penilai internal Polda Jatim, tim penilai internal mabes polri. Hingga tim penilai nasional dari Kemenpan RB yang menunjuk pihak ketiga selaku lembaga independen (tahun ini BPS).

Inti dari semuanya, Point utama yang dinilai untuk mendapatkan predikat WBK adalah hilangnya (tidak adanya) Pungli pada spot-spot pelayanan publik seperti pelayanan SIM, pelayanan penerimaan laporan pengaduan di SPKT, pelayanan perijinan SKCK, dll.

Dan yang tidak kalah penting juga, adalah pembenahan pelayanan publik yang mana harus sesuai dengan standar dalam UU Nomer 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Menanggapi penghargaan tersebut, Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung mengaku terharu dan bangga.

“Inti dari semuanya, Point utama yang dinilai untuk mendapatkan predikat WBK adalah hilangnya (tidak adanya) Pungli pada di spot-spot pelayanan publik seperti pelayanan SIM, pelayanan penerimaan laporan pengaduan di SPKT, pelayanan perijinan SKCK di Polres Malang,” kata Ujung, Senin (10/12/2018) siang melalui sambungan telepon.

Menurut Ujung, pihaknya akan selalu berupaya melakukan pembenahan pelayanan publik yang sesuai UU nomer 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Sehingga, secara prioritas seluruh pelayanan publik di Polres Malang akan menjadi lebih baik lagi.

“Kita Polres Malang berupaya sepenuh hati untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang tentunya, harus bebas dari korupsi dan pungli,” tegas Ujung(*)

sigap88.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE